Tanjungpinang - Pembangunan jembatan Batam-Bintan tidak masuk dalam Pembangunan Strategis Nasional membuat publik di Provinsi Kepri heboh.

Sebagaimana tertuang dalam Perpres RI nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dalam daftar proyek tersebut tidak mencantumkan proyek pembangunan Jembatan Babin.

Baca juga: Pjs Gubernur Kepri Usulkan Kelana Jaya Putra Sebagai Nama Jembatan Batam-Bintan

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin menanggapi hal ini. "Iya sebenarnya proyek strategis nasional jembatan itu sudah masuk. Namun yang belum itu hanya istilah perencanannya saja," kata Bahtiar di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (2/12/2020).

Bahtiar menyebutkan, bahwa program pembangunan itu ada istilah proyek strategis nasional dan ada istilah proyek prioritas nasional.

Kendati begitu, Bahtiar menyebut dalam rapat dengan Menkomaritim, sebenarnya hal itu tidak ada masalah.

"Saya rasa tidak ada masalah itu, apalagi ini adalah janji presiden sendiri. Dan saya juga sudah menulis surat ke presiden dan melaporkan progres perkembangannya," ujar Bahtiar.

Dirjen Polpum Kemendagri ini juga menduga, tidak masuknya pembangunan jembatan itu ke proyek strategis nasional, karena tidak terlaporkan ke pusat tentang perkembangannya selama ini.

Ketika dirinya menjabat Pjs Gubernur Kepri dan mengecek nasib proyek-proyek yang mangkrak di Kepri, termasuk salah satunya rencana pembangunan jembatan itu. Saat ini baru terlaporkan kembali.

"Dengan kondisi tersebut, saya sebagai gubernur Kepri, yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dan anak buah presiden, menteri, semua dilaporkan termasuk rencana pembangunan jembatan itu," tuturnya.

Baca juga: Bukti Jembatan Batam-Bintan Segera Dibangun, Begini Penampakannya

Bahtiar memastikan, pembangunan jembatan itu bisa segera dilaksanakan dan memastikan pada tahun 2021 proyek jembatan itu bisa dilelang.

"Kalau sebelumnya kan belum jelas, ketinggian jembatan, lebar jembatan, panjang jembatan dan status lahan. Saat ini dengan dukungan TNI, Polri dan Kementerian sudah jelas, sehingga proses pelelangannya bisa dilakukan," katanya lagi.