Tanjungpinang - Pemerintah menetapkan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur.

Hal ini dengan pertimbangan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 November 2020.

Adapun isinya dektum pertama tersebut menetapkan Rabu, 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Adapun diktum kedua Keppres tersebut menyatakan, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 27 November 2020.

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin mengimbau masyarakat Provinsi Kepri yang memiliki hak pilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 ini untuk tidak berpergian, bila tidak dalam keadaan terdesak dan darurat hingga selesai pencoblosan. "Jangan kemana-mana atau tidak boleh bepergian dulu, hingga semua sudah mencoblos," ujarnya.

Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri ini juga mengharapkan Bupati, Walikota dan aparat TNI, Polri bergerak bersama-sama, untuk mengingatkan masyarakat bisa menuju tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember itu.

"Saya minta seluruh aparat bergerak bersama dengan tokoh masyarakat untuk mengimbau baik melalui masjid, musala dan tempat ibadah lainnya agar datang ke TPS, pada Rabu Tanggal 9 Desember 2020 mulai pukul 07.00 sampai 13.00 WIB," imbaunya.

Ia berharap target nasional dalam partisipasi pemilih bisa tercapai. "Kita semua harus mendorong angka partisipasi pemilih, sehingga bisa mencapai minimal 80 persen, atau di atas target nasional yang hanya sebesar 77,5 persen," harap Bahtiar.

Dengan partisipasi aktif masyarakat menurutnya, Pilkada diharapkan juga menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

"Aturan harus ditegakkan. Yang lebih penting lagi jangan sampai timbul klaster baru Covid-19 dalam pilkada ini. Kita semua harus komiten dengan pilkada sehat, aman, jujur dan adil," harapnya.