Jakarta - Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan (Kemendikbud) mengumumkan Rencana Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021, hari ini Senin (23/11/2020). Pemerintah menyiapkan kuota penerimaan guru honorer menjadi PPPK sebanyak 1 juta.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan, semua biaya ujian seleksi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan demikian diharapkan para peserta di daerah tidak terhambat untuk mengikuti ujian.

"Dengan seluruh dukungan yang diberikan oleh pemerintah saya mengharap agar semua calon guru yang berminat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengharapkan kesempatan ini menjadi solusi menyeluruh bagi pembenahan tata kelola guru honorer ke depan," kata Ma’ruf dalam sambutannya.

Walaupun dengan kuota penerimaan yang sangat terbatas di tahun 2021, pemerintah berharap ini bisa menjadi awal yang baik dalam penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan.

"Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan guru honorer tanpa status yang tidak jelas sangat merugikan, bagi yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda dari rekan mereka yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN," ujarnya.

Padahal banyak dari guru honorer yang berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik. Selain itu para guru honorer tidak dapat mengikuti berbagai macam kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan kursus mengikuti pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, Kemendikbud melakukan seleksi Guru PPPK 2021. Seleksi ini dibuka bagi semua yang saat ini berstatus guru honorer termasuk mereka yang pada saat ini berstatus tenaga honorer kategori K2.

"Rencana seleksi dimaksudkan agar para calon peserta mempersiapkan diri yang baik untuk membantu persiapan para calon guru mengikuti ujian. Calon guru diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini semaksimal mungkin agar dapat lolos ujian seleksi dengan hasil yang diharapkan," pungkasnya.