Batam - Pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batam tahun 2020, Lukita-Basyid menguraikan permasalahan penurunan kinerja pembangunan Kota Batam.

Hal itu disampaikan Paslon tersebut dalam sidang paripurna penyampaian visi dan misi Paslon, Senin (16/11/2020).

Adapun permasalahan yang dipaparkan oleh Lukita yaitu pertumbuhan ekonomi Batam selama 5 tahun terakhir dibawah rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Batam berjalan seperti auto pilot, tidak melakukan adaptasi terhadap adanya perubahan dalam situasi perekonomian global.

“Karena antisipasi dan adaptasi kebijakan tidak terjadi, maka daya saing Batam melemah. Kegiatan ekspor meningkat namun tidak seperti yang diharapkan sebagai wilayah FTZ,” ujar Lukita.

Menurutnya kegiatan ekspor meningkat namun tidak seperti yang diharapkan sebagai wilayah FTZ, kegiatan investasi baru jumlahnya jauh di bawah sasaran yang diharapkan. Investor yang ada mulai hengkang ke negara lain atau tempat lain.

“Investor baru tidak banyak lagi yang mau datang ke Batam, mereka mencari Negara atau daerah lain,” katanya.

Dari penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian berakibat pada menurunnya lapangan kerja, tingkat kesejahteraan masyarakat juga menurun.

“Tingkat pengangguran tinghi sekitar 7,8 persen, tingkat kemiskinan baik menjadi 5 persen padahal itu sebelum Covid-19, setelah Covid-19 bisa jadi semakin naik,” kata dia.

Ia juga menilai pembangunan tidak merata, hal ini terlihat dari kesenjangan pembangunan antara Pulau Batam dengan pulau-pulau terluar. Pembangunan yang dimaksud tersebut menyangkut air, listrik, transportasi, pelayanan pendudukan dan kesehatan.

“Di Pulau Batam juga terjadi kesenjangan antar pusat kota dengan wilayah-wilayah lain,” ucapnya.

Kemudian point berikutnya menyangkut harga kebutuhan pokok yang masih mahal dan tergantung kepada daerah lain. Potensi yang ada di kota Batam belum dimaksimalkan. Kondisi usaha petani dan nelayan, termasuk perikanan air tawar, peternakan dan perkebunan, berkembang seadanya.

“Faktanya untuk sayuran dan buah-buahan mereka dapat memenuhi kebutuhan Batam sekitar 25-30 persen. Padahal mereka mempunyai potensi yang besar, bahkan ada yang mempunyai potensi ekspor. Mereka mengeluhkan kurangnya perhatian atau dukungan dari Pemerintah,” kata dia.

Selain itu, permasalahan lainnya menyangkut lahan, maraknya permukiman illegal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial antar kelompok masyarakat.

“Ada kesenjangan fasilitas umum dan sosial serta layanan listrik dan air yang tinggi antara warga yang tinggal di pemukiman legal dengan yang belum legal,” sebutnya.

Daya saing Kota Batam juga terus menurun, biaya hidup di Kota Batam termasuk tinggi. Mengenai pelayanan publik juga termasuk point yang dijabarkan. Meskipun sudah ada Mall Pelayanan Publik, namun pengurusan berbagai perizinan masih tidak transparan, tidak pasti dan mahal.

“Misalnya, pengurusan e-KTP, yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyediakan nya dan menjadi hak warga untuk memiliki, prosesnya dikeluhkan warga karena sangat lama dan tidak transparan, bernuansa KKN,” kata dia.

Lukita juga melanjutkan mengenai permasalahan transportasi dalam kota yang tidak terpadu serta membahayakan keamanan, konflik antara pengemudi transportasi online dan konvensional belum kunjung selesai.

“Pelayanan pendidikan belum memadai dari sisi kuantitas dan kualitas, kebijakan yang tidak tepat, perbedaan biaya di sekolah sehingga membuat ketimpangan kuantitas murid di sekolah negeri dan swasta,” katanya.

Pelayanan kesehatan belum memadai, sehingga kerap terjadi warga masyarakat yang sakit mengalami penolakan untuk dirawat karena dianggap tidak mampu atau tidak dapat memberikan jaminan pembayaran di muka.

Mengenai ekonomi kerakyatan yaitu UMKM kurang berkembang karena fasilitas kurang dan dukungan Pemerintah Kota. Anggaran yang dialokasi masih sangat minim.

“Akibatnya pedagang kaki lima banyak mengeluh karena mereka digusur kehilangan lokasi berjualan untuk kehidupannya, tanpa adanya dialog dan solusi tempat berjualan yang baru,” ujarnya.

Dan terakhir, permasalahan yang ada menyangkut kerawanan keamanan yang meningkat tinggi, kejahatan umum meningkat setelah Covid-19.

“Penyebabnya karena minimnya lapangam pekerjaan yang formal, serta menurunnya lapangan pekerjaan informal akibat penggusuran usaha mereka,” kata dia.