Hanoi - Pemerintah Vietnam menuduh dua perusahaan layanan streaming, Netflix dan Apple tidak pernah membayar pajak ke negara tersebut.

Padahal, menurut Menteri Informasi Vietnam, Nguyen Manh Hung, kedua perusahaan itu selama ini menangguk pendapatan hampir 1 triliun dong (43,15 juta dolar Amerika) dari 1 juta pelanggan di Vietnam.

"Perusahaan domestik harus mematuhi peraturan pajak dan isi sementara perusahaan asing tidak, yang merupakan persaingan tidak sehat," kata Nguyen Manh Hung, dalam pertemuan pemerintah dikutip Batamnews dari Channel News Asia, Rabu (11/11/2020).

Manh Hung juga menyebutkan beberapa konten di Netflix juga melanggar peraturan terkait sejarah dan kedaulatan negara, kekerasan, penggunaan narkoba, dan seks.

Vietnam memperkenalkan undang-undang keamanan dunia maya dua tahun lalu yang mewajibkan semua bisnis asing yang memperoleh pendapatan dari aktivitas online di Vietnam untuk menyimpan data mereka di negara tersebut.

Tetapi Netflix belum mengumumkan rencana apa pun untuk menempatkan servernya secara lokal atau membuka kantor di Vietnam.

Perusahaan itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bulan lalu bahwa mereka sedang bekerja dengan otoritas Vietnam untuk menyiapkan mekanisme pengumpulan pajak.

Netflix tidak segera berkomentar ketika dihubungi oleh Reuters dan mengatakan akan memberikan tanggapan nanti.

Manh Hung mengatakan kementerian informasi, kementerian keuangan dan departemen pajak bekerja sama untuk memfasilitasi pengumpulan pajak dengan menghitung pendapatan perusahaan streaming asing di Vietnam sejak mereka masuk ke pasar.

Raksasa teknologi semakin menghadapi rezim fiskal yang lebih keras di Asia Tenggara, di mana regulator mengadakan pembicaraan tahun lalu tentang dorongan regional untuk mengenakan pajak lebih banyak kepada raksasa teknologi.

Filipina, Thailand, dan Indonesia baru-baru ini mengesahkan atau menyusun undang-undang dengan harapan dapat memastikan pembayaran pajak.