New York - Presiden AS Donald Trump pada Jumat mengumumkan, Sudan dan Israel sepakat menormalisasi hubungan. Trump mengumumkan hal ini dari Gedung Oval saat bergabung dalam panggilan telepon bersama Perdana Menteri Israel

Benjamin Netanyahu, Kepala Dewan Kedaulatan Sudan Abdel Fattah al-Burhan, dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok.

Berdasarkan pernyataan bersama dari ketiga negara, pemimpin Sudan dan Israel sepakat untuk normalisasi hubungan dan mengakhiri pertikaian antar kedua negara dan sepakat memulai hubungan ekonomi dan perdagangan, dengan fokus awal di bidang pertanian.

"Para pemimpin juga sepakat delegasi akan bertemu dalam beberapa pekan ke depan untuk negosiasi persetujuan kerjasama di bidang tersebut termasuk bidang teknologi pertanian, penerbangan, isu migrasi dan bidang lainnya yang menguntungkan kedua pihak. Para pemimpin juga memutuskan bekerja sama membangun masa depan yang lebih baik dan memajukan perdamaian di wilayah tersebut," kata pernyataan tersebut, dikutip dari CNN, Minggu (25/10/2020).

Netanyahu menyampaikan, delegasi Israel dan Sudan akan segera bertemu untuk memulai pembahasan kerjasama di berbagai bidang, seperti perdagangan dan pertanian.

Dalam serangkaian statusnya di Twitter, Netanyahu mengatakan Sudan sebelumnya adalah musuh Israel karena terlibat dalam perang melawan negaranya.

"Di ibu kota Sudan, Khartoum, Liga Arab mendeklarasikan tiga kata 'tidak' untuk Israel; tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan untuk Israel, tidak ada negosiasi dengan Israel," tulisnya.

"Saya telah sampaikan akan ada lebih banyak negara dan ini adalah negara lainnya (bersepakat normalisasi dengan Israel)," lanjutnya.

Netanyahu menambahkan, setelah Sudah akan ada negara lainnya yang juga akan menormalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan dengan Sudan menurutnya sebuah perubahan besar yang mengubah situasi.

"Israel saat ini terhubung dengan banyak bagian dunia yang lain, bersyukur pada kebijakan konsisten kita," pungkasnya.

Pengumuman normalisasi ini disampaikan tak lama setelah Gedung Putih menyampaikan Trump telah menginformasikan Kongres keinginannya untuk menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyampaikan, normalisasi dan langkah menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme punya satu kesamaan: masuk akal bagi rakyat Sudan.

Pompeo mengatakan Sudan telah melakukan segala hal yang diperlukan untuk dihapus dari daftar tersebut dan menekankan AS ingin mendukung pemerintah yang dipimpin sipil, yang terbentuk setelah pemimpin kuat Omar al-Bashir, dilengserkan kudeta militer pada April 2019 setelah berkuasa selama tiga dekade.

"Kepemimpinan Sudan sekarang melaju menuju hasil yang sangat kuat dan meningkatkan kehidupan rakyat Sudan dan menurut kami untuk wilayah yang lebih luas di Afrika utara," kata Pompeo.

Namun, penjabat Perdana Menteri Sudan, Omar Gamareldin, menyampaikan kepada televisi pemerintah pada Jumat, DPR Sudan masih harus menyetujui kesepakatan normalisasi tersebut.

"Ini adalah kesepakatan untuk normalisasi, belum normalisasi. Kita harus menunggu lembaga demokratik Sudan berfungsi termasuk Dewan Legislatif jadi kita bisa melengkapi ratifikasi langkah ini sehingga bisa menjadi normalisasi. Pemerintah tidak bisa secara sepihak melengkapi proses normalisasi karena pemerintah itu Dewan Kedaulatan, Dewan Menteri, dan Dewan Legislatif," jelas Gamareldin.

Para pemimpin Palestina mengecam kesepakatan normalisasi tersebut dimana salah seorang menyebutnya sebagai tikaman dari belakang bagi rakyat Palestina dan Sudan.