Tanjungpinang - Aksi penolakan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu, masih terus berlangsung di sejumlah daerah. Termasuk juga di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Berdasarkan laporan, aksi yang digelar ditengah Pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini, memunculkan klaster baru Covid-19 di kalangan demonstran. Bukan hanya para demonstran yang terpapar, beberapa aparat keamanan yang melakukan pengamanan massa di lapangan juga terkena imbasnya.

Namun mahasiswa Tanjungpinang dan gabungan pekerja, terus mengagendakan aksi unjuk rasa tersebut. Pendemo berkerumun, dan tak ada lagi istilah jaga jarak. Parahnya lagi, mereka juga ada yang tak menggunakan masker.

Hari ini, Rabu (21/10/2020) mahasiswa berencana melakukan kembali unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor Gubernur Kepri.

Menanggapi hal itu, Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan bahwa aksi demontrasi tidak dilarang dan tidak ada yang melarang. Namun dengan kondisi Pandemi Covid-19 ini setidaknya memikirkan kesehatan dan keselamatan bersama.

"Pemerintah telah mengimbau kepada lapisan masyarakat, untuk selalu jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun dan pakai masker. Apakah aksi itu menjamin tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan?," kata Arif.

Sekda berharap imbauan pemerintah dipatuhi. Sebab, dengan aksi demo akan memunculkan masalah baru, yaitu dikhawatirkan adanya klaster baru Covid-19, dari aksi demo tersebut.

Diakuinya, semua berharap agar Covid-19 ini segera berlalu. Namun, sampai saat ini Covid-19 belum hilang sementara obatnya belum ada. Kalau pun ada, itu masih dalam tahap uji coba.

"Kita juga nggak tahu, sampai kapan keadaan ini akan berakhir. Padahal dampaknya sangat dirasakan ekonomi masyarakat melemah. PHK dimana-mana. Hampir segala sektor kehidupan terhambat. Jadi, mari sama-sama berjuang melawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan," harap Arif.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Mochammad Bisri mengatakan, untuk mengantisipasi aksi demo tersebut, pihaknya telah menyiapkan tim untuk melakukan tes rapid bila di perlukan.

"Ada 25 orang yang kita siapkan di sekitar Perkantoran Pemprov Kepri yang jadi lokasi aksi ini. Tim bersiap dengan memakai APD lengkap, untuk mengantisipasi hal tak diinginkan," kata Bisri.