Jakarta - Polri menyebut penangkapan 8 orang yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bermula dari percakapan di grup WhatsApp. Isi percakapan dalam grup orang-orang KAMI, lanjut Polri, mengerikan.

"Ini terkait demo omnibus law yang berakhir anarkis. Patut diduga mereka-mereka itu tadi memberikan informasi yang menyesatkan, berbau SARA dan penghasutan-penghasutan itu. Kalau rekan-rekan ingin membaca WA-nya ngeri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Awi menuturkan isi percakapan menyulut rasa kebencian. Awi juga menyinggung soal rencana perusakan.

"Pantas di lapangan terjadi anarki sehingga masyarakat yang, mohon maaf, tidak paham betul akan tersulut. Ketika direncanakan sedemikian rupa, untuk membawa ini-itu untuk melakukan perusakan semua terpapar jelas di WA," tuturnya.

Untuk diketahui, Bareskrim Polri menangkap petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Total ada 8 anggota KAMI Medan dan Jakarta yang ditangkap.

"Medan KAMI: Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Jakarta: Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur, Kingkin," kata Awi saat dimintai konfirmasi.

Kedelapan orang ditangkap dalam kurun 9 Oktober hingga hari ini. Mereka ditangkap dari lima kota, yakni Medan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Depok, dan Tangerang Selatan.

Salah satu pelaku yang ditangkap yaitu Ketua KAMI Medan, Khairi Amri mengakui adanya ajakan demonstrasi rusuh di WhatsApp group (WAG) 'KAMI Medan'. Salah satu member grup menyerukan ajakan demo seperti 1998.

"Ya saya kurang kontrol itu walaupun saya sudah terakhir kejadian ini, dibuka saya baru sadar rupanya itu isinya. Itu kadang saya cuma klik aja, tidak saya baca memang, memang itu saya akui, jarang saya baca WA," tutur Khairi kemarin.

"Bukan (ujaran kebencian) SARA, tapi ada apa ya, ke penguasa pula. Mengajak (demonstrasi) sampai chaos. Saya kaget itu, 'Ayo kita buat seperti '98'. Tidak ada kayaknya SARA, nggak ada. Cuma ketidaksenangan ke kebijakan pemerintah, apalagi kita sama-sama nggak tahu nih omnibus law, tapi kita anggap kita menolak gitu," sambung dia.