Tanjungpinang - Gelombang unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja terjadi masif di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kepri. Bahkan gesekan berujung kerusuhan mewarnai setiap aksi unjuk rasa.

Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin mengeluarkan imbauan kepada pihak keamanan untuk menindak tegas demonstran yang anarkis dan rusuh saat demo menolak UU Cipta Kerja, yang masih akan berlangsung, Selasa (13/10/2020).

"Imbauan ini merupakan hasil rapat bersama FKPD Provinsi Kepri, untuk menciptakan ketertiban dan keamanan pada masa Pandemi Covid-19. Pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang merusak fasilitas negara," kata Bahtiar, Senin (12/10/2020).

Ketegasan ini dikatakan Bahtiar bukan merupakan larangan terhadap serikat buruh dan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun lebih kepada menjaga kondusifitas dan ketertiban saat menggelar aksi demontrasi tersebut.

"Atas nama pemerintah, saya juga mengajak semua pihak untuk menahan diri. Tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang tua untuk dapat menasehati buruh dan mahasiswa kembali demo tolak UU Omnibus Law untuk tidak bersikap anarkis," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Bahtiar, unjuk rasa adalah hak konstitusi setiap warga negara, namun harus dilakukan sesuai aturan dan juga tidak melakukan kekerasan kepada aparat penegak hukum.

"Sekali lagi kami mengimbau kepada serikat buruh dan mahasiswa sampaikanlah aspirasi sesuai aturan tanpa melakukan perusakan. Agar aski demo berjalan tertib," harapnya.

Ketua Harian Tim Gugus Tugas Covid-19 Kepri TS Arif Fadillah mengatakan, dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari kegiatan aksi demonstrasi pihaknya akan menyiapkan tim khusus untuk melakukan rapid test.

"Ada tiga lokasi tempat rapid test yang akan dilakukan yakni di Pelabuhan SBP Tanjungpinang, Lapangan Pamedan dan di seputaran Gedung DPRD Kepri," kata Arif.