Batam - Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum mengunjungi kantor Batamnews, Jumat (2/10/2020). Kedatangannya disambut oleh Pemimpin Redaksi, Muhammad Zuhri dan Redaktur Pelaksana, Slamet Widodo, Jumat (2/10/2020).

Dalam kunjungan tersebut, Syamsul menyampaikan tugas-tugas yang akan dikerjakan ketika menjabat sebagai Pjs Wali Kota Batam dalam kurun waktu selama 71 hari.

Syamsul menyebutkan bahwa ada 4 kewajiban yang harus dia kerjakan yaitu menekan angka persebaran Covid-19, sekaligus meningkatkan angka kesembuhan.

Ia juga punya pekerjaan mengawal pelaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sehat, memulihkan ekonomi di masa pandemi saat ini dan terakhir meningkatkan pelayanan publik.

“Termasuk juga melaksanakan tugas pemerintahan lainnya, sepert membahas APBD, melaksanakan RJPMD yang dibuat Wali Kota Batam,” ujar Syamsul.

Mengenai penanganan Covid-19, ini Syamsul mengatakan pihaknya ke depan akan mengakkan penindakan Perwako tentang protokol kesehatan. Beberapa waktu belakangan, hal ini sudah mulai diterapkan, namun terkait pelanggaran masih fokus kepada teguran.

“Makanya minggu ini sudah cukup sosialisasinya, minggu depan sudah mulai penindakan sesuai dengan yang tertulis dalam Perwako tersebut,” jelasnya.

Selama masa jabatannya ini, Syamsul akan berusaha agar masyarakat dapat melaksanakan 4 M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

Dalam kesempatan tersebut, Slamet Widodo memberi masukan agar pemerintahan dapat melakukan pemantuan terhadap pasien yang sembuh. Serta juga melakukan pengobatan dengan metode, salah satunya yang menggunakan plasma darah pasien yang sembuh dari Covid-19.

Ide tersebut diterima baik oleh Syamsul, Ia berjanji akan melakukan kajian lebih mendalam.

“Nanti kita diskusikan lagi, saya baru kepikiran dengan ide tersebut, nanti tim Gugas Covid-19 bisa buat angket kepada pasien yang sembuh, untuk jadi sumber penelitian,” katanya.

Pemred Batamnews, Muhammad Zuhri juga menanyakan mengenai rencana distribusi vaksin dari pemerintah pusat. Syamsul mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi resmi dari pemerintah pusat.

“Belum ada, saya baru mendengar dari media massa,” ucapnya.