Jakarta - Kalangan pekerja yang berada di rentang usia 18 hingga 59 tahun akan mendapatkan prioritas vaksin Corona. Masyarakat pada usia tersebut dinilai masuk kategori berisiko tinggi.

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan memimpin rapat koordinasi  persiapan program vaksinasi mengatakan Saat ini vaksin menjadi hal yang sangat penting.

"Oleh karena itu, prioritas utama kita saat ini adalah pemantapan dalam logistik, target penerima, serta mekanisme vaksinasi yang akan kita laksanakan,” ujar Luhut membuka rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (30/9/2020), seperti dikutip Batamnews dari situs Kemenko Marves.

Menanggapi ucapan Luhut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang hadir dalam rakor itu  memaparkan prioritas dari target penerima vaksin tersebut. 

“Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun,” sebutnya. 

Hingga saat ini, menurut Menkes Terawan  kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis. “Dan dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin,” jelasnya.

Penyediaan vaksin ini dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kepala BOPM, serta Kepala BNPB. Dijelaskan oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin. 

Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar lembaga BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.

Pengadaan Cold Chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut.

Jalin Komunikasi Penyediaan Vaksin

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab dan Inggris dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia. 

“Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan Cina, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antar negara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut,” ujarnya.

Suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac akan didatangkan dari Tiongkok. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menceritakan bahwa tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan. Dalam kunjungan ini nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut.

Terkait hal ini, Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Doni Monardo meminta BPOM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin Covid tersebut. 

“Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal,” sarannya.

Untuk menyiapkan program vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia. 

Sejak Senin (28-09-2020), telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19 ini. Selain itu, telah disiapkan dua puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kab. Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat.

Terakhir, Luhut meminta kepada Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPOM, Kepala BNPB, dan Wakil Menteri BUMN sebagai peserta rapat untuk terus berkoordinasi dengan baik dalam penyediaan vaksinasi ini. 

“Koordinasi harus terus kita jaga dengan baik, agar vaksinasi dapat segera kita laksanakan di Indonesia. Narasi simulasi vaksinasi ini akan dibuat oleh Kemenkes, yang nantinya akan dilengkapi oleh pihak terkait agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tutupnya.