Natuna - Gubernur Provinsi Kepri Isdianto membuka peluang bagi masyarakat Kabupaten Natuna untuk menggagas Provinsi Khusus Natuna.

Hal tersebut disampaikan Isdianto setelah dirinya turun dan melihat, serta merasakan sendiri kondisi Kabupaten Natuna. Khususnya wilayah terluar seperti di Midai, Serasan dan pulau lainnya.

"Saya mendorong Kabupaten Natuna ini menjadi Provinsi Khusus Natuna," kata Isdianto saat bertemu dengan masyarakat Natuna saat kunker ke Pulau Midai Natuna, Minggu (23/8/2020).

Di lain hal menurutnya, Provinsi Natuna ini akan ada yang menilai menciderai pejuangan dari para penggagas dan pembentukan Provinsi Kepri yang telah berjuang selama ini. Hal ini juga ditegaskannya membuatnya kurang setuju wacana itu sebelumnya.

"Namun setelah saya singgah dan berkunjung dengan mengelilingi daerah pelosok di Natuna, hal ini membuat pendapat saya berubah dan setuju pengusulan Provinsi Khusus Natuna ini," ujar Isdianto.

Selain itu kata Isdianto, dengan pembentukan provinsi khusus Natuna ini tujuannya agar perkembangan pembangunan dan perekonomian di semua daerah di Natuna akan lebih cepat dan merata.

"Kita harapkan nantinya anggaran dari pusat akan jauh lebih banyak turun membantu Natuna langsung. Sehingga dari segala sektor bisa lebih maju dan berkembang dengan cepat dan baik dirasakan masyarakat Natuna," harapnya.

Ditegaskan Isdoanto bahwa dengan menyetujuinnya pembentukan Provinsi Khusus Natuna ini tentunya terpulang kepada pemerintah pusat.  Ia mengatakan hanya bisa mendorong dan mensupport agar wacana itu bisa terwujud dan tercapai.

"Justru pemerintah pusat pasti akan lebih memperhatikan Natuna, dan anggaran yang dikucurkan ke Natuna akan jauh lebih besar dan endingnya pembangunan infrastruktur, ekonomi akan maju pesat dan kesejahteraan masyarakat Natuna akan jauh lebih baik," harapnya.

Selain itu dari segi keamanan wilayah terutama kawasan laut Natuna akan jauh lebih terjaga dengan baik, sebab pemerintah pusat bisa meningkatkan status keamanan wilayah perbatasan antar negara ini.

"Pemerintah Natuna nantinya bisa langsung berkoordinasi dengan pemertintah pusat langsung. Saat ini kan bila ada sesuatu harus melapor dulu ke provinsi. Namun bila provinsi sendiri tidak lagi karena bisa ambil kebijakan sendiri," sebut dia.