Batam - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Pemberian sanksi tersebut sebagai langkah pemerintah mendisiplinkan warganya dalam melawan Covid-19.

Hal ini akan dirapatkan bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas sanksi yang tepat. Agar masyarakat makin sadar pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

"Nantinya kita bikin aturan dalam bentuk Perwako (Peraturan Wali Kota). Tapi, ini akan kita bahas dulu bersama Forkopimda," ujar Rudi, Jumat (7/8/2020).

Rudi menjelaskan, hal ini sesuai instruksi langsung dari Presiden RI, Joko Widodo, melalui Inpres 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres yang diteken pada Selasa (4/8/2020) itu salah satunya mengatur soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. "Bentuk sanksinya masih kita bahas dulu. Yang jelas, ini untuk meningkatkan disiplin kita menerapkan protokol kesehatan," kata dia.

Ia mengatakan Batam saat ini masih terus menangani Covid-19. Karena jumlah pasien Covid-19 terus bertambah, apalagi beberapa hari terakhir ini masuk gelombang kedua.

"Saya katakan, ini ancaman gelombang kedua. Kita harus waspada karena muncul klaster baru," kata dia.

Menurut Rudi, klaster baru ini muncul berdasarkan transmisi lokal, karena pihaknya sudah memperketat pintu-pintu masuk dari luar negeri.

Untuk Warga Negara Asing (WNA) yang masuk wilayah Batam harus melampirkan hasil tes swab dengan keterangan negatif dari negara asal. "Itu pun harus karantina 14 hari dulu. Jadi, klaster baru ini adalah transmisi lokal," ucapnya.

Rudi mengingatkan warganya agar tetap memakai masker, menjaga jarak, rutin mencuci tangan, serta meningkatkan imunitas tubuh dengan cara olahraga. Ia mengatakan, penerapan protokol kesehatan mampu meminimalisir risiko terjangkit Covid-19.

"Sebelum ada vaksin, cara kita mencegah Covid-19, ya terapkan protokol kesehatan," katanya.