Batam - Pemilihan Kepala Daerah Kota Batam direncanakan digelar Desember 2020. Sejumlah nama mengemuka dalam kontestasi pilkada, baik sebagai bakal calon wali kota maupun bacalon wakil wali kota.

Salah satu nama yang muncul adalah Ahmad Hijazi. Sosok ini disodorkan oleh Partai Golkar, pemilik tujuh kursi di DPRD Kota Batam.

Hijazi bukanlah sosok asing di Batam. Pria ini pernah menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada era Wali Kota Ahmad Dahlan.

Selain di Batam, Hijazi juga memiliki rekam jejak prestisius yakni menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau selama tiga tahun hingga 2019 lalu.

Ditemui Batamnews di bilangan Batam Centre pekan ini, Hijazi mengaku tak pernah bermimpi maju menjadi kandidat wali kota. Dia mengisi hari-hari setelah tak menjabat Sekda Riau dengan berkebun dan merencanakan pembangunan pondok pesantren di tanah kelahirannya, Tembilahan.

"Saya juga ikut assesment di Kementerian Dalam Negeri dan Alhamdulillah lolos tiga besar," kata Hijazi, Selasa (30/6/2020) petang.

Saat Hijazi sedang sibuk, datanglah sebuah komunikasi dari Ahmad Makruf Maulana, Ketua DPD I Partai Golkar Kepulauan Riau. Di ujung telepon, Makruf menawarkan kepada Hijazi untuk diusung partai berlambang beringin di Pilwako Batam.

"Pak Makruf menyampaikan pencalonan ini tanpa mahar," ujar Hijazi.

Saat itu, Hijazi tak langsung mengiyakan ataupun menolak. Dia mengaku akan berkonsultasi dengan keluarga dan meminta petunjuk yang Kuasa.

Dukungan dari keluarga mengalir ke Hijazi. Ilham juga ia dapatkan saat bermunajat kepada Tuhan.

Hal yang cukup mengagetkan Hijazi adalah sejumlah baliho dirinya sudah mulai bertebaran di sudut Batam, meski dirinya masih berada di Riau.

Dari berdirinya baliho itu, telepon pribadinya tak pernah berhenti berdering. Kerabat, kolega dan warga banyak menanyakan keseriusan dirinya maju di pesta demokrasi daerah.

"Rupanya responnya luar biasa, jadi saya ikhlas untuk maju, untuk kepentingan umat," tegas Hijazi dengan mantap.

Hijazi menyadari ada proses politik yang berjalan. Keputusan pencalonan dirinya tetap ada di tangan Partai Golkar dengan koalisinya nanti.

Namun demikian, hal itu tak membuat Hijazi berpangku tangan. Dia mulai bergerak dengan menemui sejumlah tokoh serta kolega di Batam.

Mengenai statusnya yang saat ini masih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Ahmad menegaskan tidak ada masalah. Karena jika ternyata gagal, ada opsi yang diatur di aturan ASN.

"Boleh bidik dengan status PNS, sebelum usia 58 tahun," ucapnya.