Tanjungpinang - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia belum menunjukan tanda-tanda akan mereda dan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. 

Hal ini juga berdampak besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat, yang juga termasuk dengan pelaksanaan pimilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ini.

“Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan di tengah pandemi ini, salah satunya pelaksanaan pilkada yang diundur jadi 09 Desember 2020," kata Sekda Provinsi Kepulauan Riau, TS Arif Fadhillah saat rapat persiapan pilkada di Tanjungpinang, Senin (15/6/2020).

Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini, terang Arif, untuk menunjukan kedewasaan dalam berdemokrasi, sehingga tetap harus dilaksanakan. Namun harus tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

Arif menyampaikan ada tujuh daerah di Kepri yang melaksanakan pemilihan Kepala daerah serentak. minus Kota Tanjungpinang, karena belum berakhir masa jabatan kepala daerahnya.

Dimana yang gelar pilkada yakni Provinsi Kepri, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna serta Kabupaten Anambas.

"Ketujuh daerah ini yang akan melaksanakan Pilkada pada 09 Desember 2020 nanti, sedangkan khusus Kota Tanjungpinang hanya melaksanakan pemilihan Gubernur karena pada tahun 2018 telah melaksanakan pilkada serentak,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemic ini tambah Arif, tentunya berdampak pada penambahan anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah, dalam melindungi petugas yang ada di lapangan.

Anggaran yang saat ini dimiliki oleh KPU Provinsi dan kabupaten/kota saat ini belum ada alokasi untuk memenuhi protokol kesehatan. 

"Oleh karena itu kepada KPU agar segera mengusulkan anggaran tambahan pemda masing-masing. Karena jumlah pemilih akan dibatasi sehingga TPS akan bertambah, otomatis petugas KPPS juga bertambah selain itu mereka juga harus dilengkapi dengan APD," jelasnya.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Kepri Sri Wati mengatakan dengan pandemi Covid saat ini, membuat pemerintah khususnya pemerintah daerah banyak mengalami kondisi defisit keuangan.

Untuk itu, bersama Pemda dan KPU harus aktif membahas pembagian anggaran serta tugas dan tanggungjawab dalam menyukseskan pilkada serentak tahun ini.

Apalagi terang Sri, dengan penerapan protokol kesehatan kali ini mengakibatkan harus adanya penambahan TPS. Selain itu harus didukung dengan penambahan petugas KPPS.

"Kita juga harus memikirkan biaya logistik serta tambahan untuk biaya APD untuk petugas,” jelasnya.