Washington - Unjuk rasa antirasial di Amerika Serikat belum menunjukkan eskalasi menurun. Presiden Donald Trump ingin menggunakan instrumen militer untuk menghadapi para pendemo.

Namun, Menteri Pertahanan AS Mark Esper menyatakan tidak mendukung penggunaan militer seperti diusulkan Trump. 

Esper menyampaikan tidak mendukung penerapan Insurrection Act, undang-undang lama yang memungkinkan Trump untuk mengaktifkan militer untuk penegakan hukum guna mengendalikan demonstrasi di jalanan sebagai reaksi atas kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam yang meninggal dalam tahanan polisi di Minneapolis.

Pilihan untuk menggunakan pasukan militer aktif dalam penegakan hukum hanya dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir dan hanya dalam beberapa situasi paling mendesak dan keadaan bahaya darurat. Saat ini, kita tidak berada dalam situasi seperti itu,“ kata Esper dikutip Batamnews dari VOA, Kamis (4/6/2020).

Esper juga menjelaskan perihal keberadaannya hari Senin (02/06) ketika sejumlah aparat penegak hukum secara paksa membubarkan para pemrotes yang berdemo di Taman Lafayette, di seberang Gedung Putih supaya presiden dapat berjalan kaki ke sebuah gereja yang rusak di dekatnya. Esper terlihat berdiri di samping presiden ketika Trump memegang Alkitab.

Esper mengatakan tidak menyadari bahwa ia akan terlibat dalam acara tersebut. Ia mengatakan berupaya untuk menjaga agar Departemen Pertahanan tidak terlibat dalam politik, namun sering gagal.