Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri secara berturut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya. Namun demikian, raihan WTP ini disertai sejumlah catatan.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Lima Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Baharullah Akbar dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kepri TA 2019.

"Dengan ini laporan keuangan Pemerintah Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2019 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya WTP ini merupakan yang ke-10 diraih Provinsi Kepri," Baharullah, Jumat (29/5/2020).

Namun menurut Baharullah ada sejumlah catatan dan rekomendasi dari hasil laporan keuangan ini yang harus dilakukan perbaikan.

Ada sejumlah laporan keuangan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri yang harus diperbaiki.

"Kami memberikan waktu selama 60 hari ke depan untuk memperbaiki rekomendasi tersebut kepada Pemprov Kepri," kata Baharullah.

Plt Gubernur Isdianto mengucapkan terima kasih atas hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK yang telah menetapkan dengan memberikan opini WTP ke Pemprov Kepri.

"Ini merupakan prestasi yang membanggakan, sebab opini WTP ke 10 kalinnya dan hasil ini semua berkat kerja keras semua pihak, termasuk DPRD Kepri yang mengawasi keuangan Kepri," kata Isdianto.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta agar Pemprov Kepri tidak merasa puas diri atas raihan opini WTP ini, sebab masih ada catatan dan relomendasi BPK yang harus diperbaiki.

"Jangan puas diri dengan raihan WTP ini, namum harus terus ditingkatkan untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan selamat atas raihan ini semoga kita akan lebih baik lagi ke depannya," harap Jumaga.