Batam - Anggota DPRD Batam memantau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di kantor pos dan non tunai di Bank BRI Batam Centre.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan pihaknya menemukan kejanggalan. Ada ketidaksinkronan data penerima.

"Tadi kami sudah berkoordinasi dengan BRI, bantuan yang disalurkan ternyata 4.500 an KK," ujar Cak Nur.

Data ini disebutkan sesuai data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Kami akan cek dengan pihak dinas sosial, karena didata yang kami pegang hanya 2.720 KK," ucapnya.

Bantuan tersebut tidak diberikan langsung dalam nominal Rp 600 ribu namun dengan jumlah Rp 200 ribu dan diberikan dalam 3 bulan.

Kunjungan DPRD Batam ke BRI Batam Centre. (Foto: Dyah/Batamnews).

Uang diberikan secara non tunai melalui buku rekening dan ATM. Saldo dalam ATM tersebut bisa dicairkan melalui e-warung dalam bentuk sembako.

"Ini lah gunanya kami melakukan pemantauan, agar datanya sinkron. Kami ingin memastikan proses pencairannya benar atau tidak, tepat atau tidak," sebut Cak Nur.

Terkait hal ini, Kepala Cabang Bank BRI Batam Center Defri Gunawan, mengakui tidak mengetahui adanya data yang diumumkan dalam selebaran pemerintah daerah.

Mereka mengaku belum mendapat informasi apapun terkait hal tersebut dari kantor pusat.

"Kami juga tidak tahu terkait data tersebut. Bantuan kami merupakan bantuan KKS yang diserahkan secara langsung ke penerima di 13 unit Bank BRI," kata Defri.

Ia mengatakan, proses pengambilan bantuan tersebut juga diterima langsung penerima, tidak boleh diwakilkan. Bantuan akan diserahkan hingga 19 Mei 2020.

Dengan proses pemantauan hari ini DPRD Kota Batam melalui Komisi I dan komisi IV akan mengundang dinas sosial dan lurah menyangkut proses pendataan, agar hal ini bisa dievaluasi kembali. Ia ingin bantuan sosial tersebut tepat sasaran diberikan kepada masyarakat.