Pemkab Karimun Diminta Ringankan Pajak Dunia Usaha di Tengah Corona

Pemkab Karimun Diminta Ringankan Pajak Dunia Usaha di Tengah Corona

Ilustrasi

Karimun - Pedagang kecil atau pelaku usaha di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menjerit. Hal ini karena kebijakan pemerintah yang meminta agar pengunjung di warung kopi atau rumah makan harus menerapkan sistem bungkus guna mencegah penyebaran Covid-19.

Menurut mereka, sistem belanja dengan cara dibungkus, tidak mengembalikan modal. Biasanya ada banyak pelanggan yang berbelanja makan dan minum ditempat, kini sudah tidak diperbolehkan lagi.

Sementara, pemerintah belum memberikan solusi untuk kelangsungan hidup serta pendapatan mereka. Dengan begitu, pelaku usaha ini pun berharap pemerintah memberikan kompensasi pajak selama pendemi Covid-19. Sebab, masih ada pelaku usaha yang belum mendapat pemahaman.

"Jangan kita disuruh tutup, tapi nanti pajak tetap juga dipungut. Sementara, dengan kondisi sekarang pendapatan sudah jauh merosot," kata salah seorang pedagang minuman yang kini tutup akibat pendemi di Karimun.

Lanjut dia, pemerintah hanya memberi kebijakan yang tidak masuk akal atau tidak dapat dicerna oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat beranggapan bahwa pemerintah hanya mementingkan kepentingan di atas. Namun, tidak melihat bagaimana kondisi dan nasib pedagang kecil di Karimun.

"Tolong berikan kejelasan untuk kami yang kecil ini. Kami sudah mengikuti anjuran dari pemerintah," ucapnya.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2436/SJ tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, diminta kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kondisi di wilayah masing-masing untuk melaksanakan langkah-langkah.

Seperti poin ke lima dalam surat edaran tersebut yang menyatakan bahwa untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal.

 

"Pemerintah daerah harus memperjelas kembali, dan berikan kepastian pada pelaku usaha," ujarnya.

Dikatakannya, keluhan tersebut bukan dikarenaman tidak bisanya untuk membuka usaha. Namun, untuk mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian dan kejelasan, sehingga program pemerintah melawan Covid-19 terlaksana dengan baik.

(aha)