Karimun - Rencana pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sebagai pintu masuk kepulangan TKI se-Indonesia dari Malaysia menuai penolakan dari legislator DPRD Kepri.

Anggota DPRD Provinsi Kepri, Bakti Lubis, menilai rencana pemerintah pusat tersebut kurang pas dan perlu dikaji ulang kembali. Sebab, dia menilai bahwa sarana dan prasarana di Karimun tidak akan mampu menampung kepulangan belasan ribu TKI se-Indonesia.

"Karimun ini kecil, bisa terjadi ledakan dan penumpukkan manusia. Rencana pemerintah pusat untuk menjadikan Karimun pintu kepulangan TKI dari Malaysia itu, kita tidak setuju," ujar Bakti Lubis, Jumat (27/3/2020).

Dia meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto, untuk segera bergerak dengan melayangkan surat keberatan ke pemerintah pusat.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Kepri itu juga mengharapkan Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto dan Danrem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema untuk memberikan pandangan ke pemerintah pusat.

"Kita minta pak Plt Gubernur Isdianto segera menyurati pemerintah pusat. Begitu juga pak Kapolda dan Danrem sebagai pihak yang tentu dimintai saran oleh pemerintah pusat untuk ikut memberikan pandangan ke pusat," kata dia.

Sejauh ini, Bakti tidak tahu mengenai perihal pertimbangan pemerintah pusat yang menjadikan Karimun sebagai pintu kepulangan TKI.

Dia menyarankan pemerintah pusat menjadikan pelabuhan Dumai dan Bengkalis, Riau sebagai pintu masuk TKI khusus tujuan Sumatera. Sebab, lebih baik dan layak dari sisi sarana dan prasarana.

Kemudian, Lubis juga meminta kepada Bupati Karimun, Aunur Rafiq, untuk segera mengirim surat ke Pemerintah Provinsi Kepri perihal tidak sanggupnya Karimun sebagai pintu kepulangan pekerja migran ini.

"Kita minta pak Bupati jangan lama-lama ngirim suratnya ke pak Plt Gubernur. Kan sudah diminta Plt Gubernur kan," kata Bakti Lubis.

Sebelumnya, Bupati Rafiq juga telah menyampaikan secara langsung kepada Plt Gubernur Kepri Isdianto agar menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat, melalui Menteri Dalam Negeri.

"Kami mohon pak Plt Gubernur kiranya dapat menyampaikan dan meluruskan hal itu kepada Mendagri," kata Rafiq.

Rafiq menilai jika rencana tersebut direalisasikan, ia memperkirakan Karimun tidak akan mampu. Kekhawatiran itu dengan melihat sarana yang terbatas, sehingga akan terjadi penumpukan ribuan TKI di Karimun.

Sementara untuk menginapkan TKI tersebut, Karimun dikatakan Rafiq hanya mampu menampung sebanyak 500 orang.

"Tidak mungkin pada hari yang sama, TKI dari berbagai provinsi di Indonesia itu dapat dipulangkan. Jika diinapkan, kami hanya mampu 500 orang. Jadi, untuk satu pintu seluruh Indonesia rasanya kami tidak sanggup," kata Rafiq dalam penyampaian ke Plt Gubernur Kepri.