Isdianto Cemas Serbuan TKI dari Malaysia ke Kepri

Petugas menyemprotkan disinfektan ke tubuh seorang WNI dari Malaysia yang tiba di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre. (Foto: Koko/batamnews)

Batam - Pemerintah Kepulauan Riau dan Kota Batam meminta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang dari Johor, Malaysia segera dipulangkan ke daerah asalnya.

Kepulangan ribuan orang TKI melalui sejumlah wilayah Kepulauan Riau setelah Malaysia memberlakukan lockdown menyusul mewabahnya Covid-19.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan ada tiga daerah di Kepri yang terdampak dari kepulangan para Warga Negara Indonesia (WNI) dari Malaysia, seperti Batam, Tanjungpinang, dan Karimun.

“Mereka (TKI) tidak semua penduduk Kepri,” ujar Isdianto di Batam, Rabu (25/3/2020). 

Namun pemulangan WNI ini ke daerah asalnya juga bukan perkara yang mudah. Karena ada sebagian daerah yang menerapkan karantina daerah (lockdown) secara mandiri, seperti Pekanbaru. 

“Yang jadi persoalan itu, daerah-daerah yang menerapkan lockdown mandiri,” kata dia. 

Isdianto mengaku sudah melakukan berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia agar menyampaikan kondisi ini ke Kementrian Luar Negeri. 

“Supaya pihak Kemenlu yang komunikasi ke pimpinan daerah setempat, tapi sampai saat ini belum dibalas, nanti kita coba lagi,” ucap Isdianto. 

Jika nantinya tidak juga mendapat jawaban, Isdianto akan mengambil tindakan tegas. Yaitu dengan melakukan upaya lockdown mandiri juga, agar WNI dari Malaysia tidak dapat masuk ke Kepri. 

Sementara, Wali Kota Batam, HM Rudi meminta kepulangan para TKI dari Malaysia ini harus dicarikan solusinya. Agar yang bukan penduduk Batam, bisa kembali ke daerah asalnya. 

“Kalau nanti tak diterima, terpaksa kami berangkatkan sendiri, kalau sudah sampai di sana, pasti tahu lah pemerintah setempat untuk terima warganya,” ucap Rudi. 

Opsi ini diambil karena kondisi Batam yang juga berjuang melawan pandemi global tersebut yaitu COVID-19. Ia berharap agar Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) bisa mengambil langkah terhadap hal tersebut. 

“Agar nanti itu tidak menjadi beban bagi kota, maupun provinsi,” katanya. 

(ret)
SHARE US :
Komentar Via Facebook :