Batam - Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto mendorong pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Natuna sebagai kawasan khusus. Usul ini terkait dengan kasus masuknya kapal-kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Memang harus ada terobosan yang baik dan tepat untuk Natuna agar lebih maju dan masyarakatnya sejahtera. Kawasan khusus Natuna perlu direalisasikan," ujar Isdianto dikutip Antara, Selasa (7/1/2020).

Isdianto mengatakan ide untuk menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus itu muncul setelah nelayan China yang dikawal "coast guard" mencuri ikan di daerah tersebut.

Ide kawasan khusus menurut Isdianto lebih baik dibanding mendorong Natuna dimekarkan menjadi provinsi.

"Saya akan sampaikan kepada pemerintah pusat," tegasnya.

Menurut dia, Natuna layak ditetapkan sebagai kawasan khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Natuna merupakan kabupaten yang memiliki banyak pulau, dan sejumlah pulau merupakan titik koordinat batas wilayah Indonesia dengan berbagai negara.

Kondisi sumber daya alam seperti cadagan migas yang melimpah juga menjadi alasan Natuna perlu mendapat perhatian khusus untuk kepentingan bangsa dan negara. Perairan Natuna juga memiliki ikan yang sangat banyak sehingga kerap menjadi sasaran para nelayan asing.

Pengelolaan ruang laut yang tepat di perairan lepas di Natuna juga dapat membuahkan keuntungan yang besar bagi negara dan daerah. Wajah Indonesia di bagian utara ini juga memiliki pantai yang mempesona sehingga layak dikembangkan sektor wisata bahari.

"Pembangunan wilayah perbatasan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Karena ini wajah Indonesia, yang harus terlihat cantik dan kuat," katanya.

Isdianto mengemukakan sektor pertahanan keamanan negara di daerah perbatasan seperti Natuna seharusnya bangkit beriringan dengan sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, perikanan dan kelautan, komunikasi dan pariwisata.

Potensi Natuna harus mampu dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara, sekaligus memperkuat sendi-sendi pertahanan keamanan.

"Ini adalah bagian terpenting dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI," kata Isdianto.

(*)