Tanjungpinang - Wacana pemekaran Kabupaten Natuna menjadi provinsi muncul seiring dengan memanasnya isu laut Natuna.

Anggota DPRD Provinsi Kepri, Iskandarsyah menilai, isu di perairan Natuna seperti dimanfaatkan mencari kesempatan sebagian kelompok mempolitisir kabupaten itu untuk mekar menjadi sebuah provinsi.

Isu Natuna menjadi provinsi baru kembali muncul ke permukaan menyusul memanasnya situasi antara RI dan China terkait Laut Natuna.

"Kita hargai pendapat Pak bupati atau sebagian orang Natuna. Kalau saya sebaiknya jangan," katanya di Tanjungpinang, Senin (06/01/2020).

Menurutnya kondisi nasional terkait perairan Natuna sedang memanas. TNI sedang siaga menjaga kedaulatan laut Indonesia. "Jangan manfaatkan situasi seperti ini," tegas politisi PKS tersebut.

Justru yang harus di lakukan Bupati Natuna dan Provinsi Kepri menurutnya, bagaimana caranya untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan memberikan peralatan modernisasi nelayan Natuna dan nelayan Kepri.

Nelayan Kepri harus disupport dengan alat tangkap yang modern, untuk menangkap ikan di laut Kepri khususnya di Natuna yang punya potensi ikan yang luar biasa.

"Jangan kasih ruang nelayan asing bisa masuk. TNI AL dan Kapal KKP sudah menjaga, tetapi kita tidak optimal menangkap ikannya maka percuma saja," ujarnya.

Dikatakan Iskandarsyah, jika pemerintah pusat fokus dengan ketahanan dan pertahanan militer, harusnya kabupaten dan provinsi fokus memperkuat SDM nelayan di bidang kelautan dan perikanan.

"Ini yang harus diatur dengan baik. Dengan memperhatikan nelayan di Natuna, Anambas dan daerah lainnya di Kepri pada umumnya. Karena jumlah nelayan Kepri cukup banyak," harapnya.

Ia menambahkan, potensi ikan melimpah di laut Natuna. "Problem saat ini solusinya bukan diselesaikan dengan harus menjadi Provinsi baru. Tapi bagaimana pemerintah pusat dan daerah optimal memperkuat pertahanan dan keamanan," tukasnya.

Natuna akan dijadikan Geopark Dunia

Alifstone salah satu dari beberapa kawasan di Natuna yang akan digarap sebagai geopark.(Foto: Batamnews)

Menurut Iskandarsyah, dalam Ranperda RZWP3K yang akan dibahas sudah ada usulan dari pusat melalui Menko Maritim untuk menjadikan Natuna sebagai Geopark  Dunia.

Menurutnya hal itu sudah cukup dari pada jadi provinsi baru. Justru dirinya mendukung pembentukan kabupaten baru di Natuna itu, karena terkait rentang kendali dan administrasi kependudukan jangan alasan jauh dengan Provinsi.

"Saya pikir tidak seperti itu kalau pun terkendala koordinasi dengan Provinsi. Semua kabupaten, kota sama, bahkan almarhum gubernur Pak Sani dalam rencananya sudah memikirkan pengembangan Natuna Anambas dan Lingga (NAL). Intinya hilangkan ego masing-masing kita," bebernya.

Wakil Ketua Fraksi PKS dan juga Ketua Komisi II DPRD Kepri yang membidangi Kelautan dan Perikanan ini menegaskan, pemerintah pusat jangan hanya memperkuat pertahanan dan keamanan saja, namun juga harus memperkuat SDM dan kemampuan peralatan dan modernisasi nelayan.

"Laut Natuna sangat luas, tentu tidak mudah bagi kapal-kapal perang kita untuk menjaga laut kita. Dengan banyak kapal nelayan kita yang modern, tentunya akan mempersempit kapal nelayan asing melakukan illigal fhissing atau pencurian ikan di wilayah kedaulatan laut kita," sebut dia.

Ia berharap pihak-pihak tertentu untuk tidak menambah runyam permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah pusat dengan kondisi laut Natuna saat ini.

"Tambah ruwet saja apalagi masih moratorium. Kita (Provinsi Kepri) sudah berpisah dari Provinsi Riau, sebaiknya jangan berpisah lagi. Karena Kepulauan Riau adalah satu kesatuan," ujarnya.

Hal itu juga sebelumnya diungkapkan Plt Gubernur Kepri Isdianto yang tidak setuju dan tidak sependapat dengan keinginan segelintir masyarakat, dan keinginan Bupati Natuna yang meminta Kabupaten Natuna menjadi Provinsi baru

Menurut Isdianto, bukan solusi mencegah masuknya nelayan asing yang mencuri ikan di laut Natuna dengan memisahkan diri dari Provinsi Kepri.