Jakarta - Presiden Jokowi telah membuat pernyataan dalam Sidang Kabinet Rapat Terbatas kemarin, Senin (6/1/2020), bahwa masalah Natuna Utara tidak ada tawar menawar.

Pernyataan Jokowi ini menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, yang berkaitan dengan kedaulatan negara tidak bisa diganggu, meski yang dihadapi adalah negara sahabat sekali pun. 

"Pertama bila berkaitan dengan masalah kedaulatan dan hak berdaulat negara, maka tidak akan ada satu hal pun yang membuat pemerintah mundur sejengkal pun," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Selasa (7/1/2020).

"Kedua, pemerintah telah konsisten menjalankan kebijakan menjaga kedaulatan dan hak berdaulat dari waktu ke waktu," lanjutnya.

Kebijakan ini kata Hikmahanto, dapat dirumuskan sebagai semua negara adalah sahabat sampai titik kepentingan Indonesia diganggu. Indonesia akan menghadapinya dengan tetap menjaga persahabatan.

"Pemerintah konsisten tidak menganggap adanya klaim Sembilan Garis Putus China dan klaim hak berdaulat atas perairan dari garis tersebut," jelas Hikmahanto.

Ke depan diharapkan, ungkap Hikmahanto, siapa pun Presiden maupun menteri yang menjabat akan konsisten dengan kebijakan "tidak ada tawar menawar," bila menghadapi masalah klaim kedaulatan dan hak berdaulat oleh negara tetangga.

"Tentu harus dipahami klaim sepihak oleh China atas hak berdaulatnya yang memasuki ZEE Natuna Utara tidak akan pernah berakhir," kata Hikmahanto.

Hikmahanto mengatakan, tidak akan ada solusi permanen agar China menghentikan klaimnya. Layaknya di Indonesia, pemerintah dan rakyat China akan terus melakukan klaim sampai akhir zaman.

"Pemerintah China akan terus berupaya untuk menguasai Natuna Utara secara fisik, dengan terus menerus menganjurkan nelayannya menangkap ikan di kawasan tersebut dan Coast Guard-nya mengawal. Bahkan, lanjutnya, Coast Guard China akan mengusir dan menghalau nelayan-nelayan," kata Hikmahanto. 

(*)