Tanjungpinang - Huzrin Hood makin mantap maju mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Kepri, setelah terbitnya PKPU 18 tahun 2019 tentang pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Bupati juga Wakil Bupati.

Dalam PKPU tersebut tidak menyebutkan dan melarang, mantan napi korupsi mencalonkan diri pada pilkada serentak tahun 2020 mendatang.

"Saya makin bulat dan mantap mencalonkan diri pada Pilkada Kepri, apalagi dengan adanya keputusan final dari KPU yang membolehkan pencalonan mantan napi korupsi," kata Huzrin yang mengaku sedabf berada di Jakarta usai mengikuti Munas Golkar, Sabtu (7/12/2019).

Menurutnya masalah ini sebenarnya sudah lama diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dimana putusannya sudah final dan mengikat atau final and binding, sehingga tidak ada lagi aturan lain yang dapat mengubahnya. 

Ia menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh lagi mempermasalahkan keputusan dan aturan tersebut.

"Kan pelaku sudah menjalankan hukumannya dengan dipenjara, sehingga tidak boleh ada dendam atau lainnya. Bila masih ada dendam, berarti sampai mati orang ini harus menjalankan hukumannya," tegasnya.

Orang yang telah berbuat salah dikatakan Huzrin, tentunya akan bertobat dan menyesali, sehingga orang tersebut memiliki hak untuk memperbaiki diri. Sehingga tentunya orang ini juga memiliki hak untuk hidup merdeka dan berpolitik.

"Kalau orang ini kembali melakukan kesalahan, maka bisa ditangkap lagi dan hukumannya sudah pasti akan jauh lebih berat dan itu konsekuensinya," tegasnya.

Untuk itu, dirinya siap dan akan tetap maju dalam pencalonan kepala daerah dalam hal ini maju sebagai calon Gubernur Kepri 2020 mendatang.

Sebab dirinya berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita pembentukan Provinsi Kepri yang digagas para pendiri Provinsi Kepri terdahulu.

"Dasar perjuangan Provinsi Kepri ini yakni untuk mensejahterakan masyarakatnya, meningkatkan dan memudahkan pendidikan dan kesehatan masyarakatnya," ujarnya. 

Namun saat ini tegasnya lagi, Pemerintahan Provnsi Kepri sudah melenceng dengan lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur. Sementara di bidang kesehatan dan pendidikan juga kesejahteraan masyarakat masih tersisihkan.

"Pembangunan infrastruktur juga penting, namun jangan sampai mengalahkan untuk kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sebab tiga hal pokok ini yang lebih utama," katanya.