Batam - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad sepakat terkait wacana Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) RI untuk menghapus sistem Ujian Nasional (UN).

Menurutnya ujian nasional bukan lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Dan juga wacana penghapusan ini juga sudah dipikirkan cukup matang oleh Mendikbud.

"Dulu iya penting. Sekarang kan sudah tidak lagi. Jadi kita tunggu saja seperti apa kelanjutan wacana tersebut," ujar Amsakar, Senin (2/12/2019).

Ia menilai Pemerintah Pusat saat ini sedang sedang mencari formula baru sebagai pengganti UN. Pihaknya menunggu keputusan final.

Amsakar mengingatkan agar para guru dan siswa harus siap dengan berbagai perubahan yang akan datang. Para guru diminta meningkatkan kreativitas.

"Jika memang ada inovasi dan gagasan tentu pemerintah daerah siap mendukung. Bertahap pasti dilaksanakan. Kan semua ini ada prosesnya," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Hendri Arulan juga masih menunggu kejelasan terkait wacana penghapusan UN ini. Kendati pelaksanaan UN tahun depan tetap dilakukan.

"Kalau di daerah ini kan menunggu saja. Kalau sudah fix apa keputusan tinggal dijalankan saja," ujarnya.

Saat ini, pelaksanaan UN diselenggarakan dengan dua metode. Pertama menggunakan sistem komputer dan kedua menggunakan kertas. Hampir 80 persen pelaksanaan sudah berbasis komputer. "Kecuali daerah pinggiran (hinterland). Karena berbagai kendala mereka masih menggunakan kertas,” kata dia.

Perlu dikaji

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman menilai terobosan baru ini cukup bagus. Selama ini menurutnya kompetensi pelajar masih stagnan.

“Memang sebenarnya pendidikan ada aspek penting seperti afektif dan psikomotorik, juga kognitif penting, tapi pendidikan saat ini lebih mementingkan aspek kognitif,” ujar Aman, Selasa (2/12/2019).

Pengembangan kompetensi siswa ini menurutnya bisa bersaing dengan negara lain.

Akan tetapi wacana ini dikatakannya masih perlu dikaji lagi, karena belum merupakan suatu kebijakan. Wacana ini masih disampaikan dalam pidato Mendikbud RI beberapa waktu lalu.

“Jika ini diteruskan berarti perlu ada kajian yang mendalam,” ucapnya.

Supaya kebijakan tidak berubah sejalan dengan pergantian setiap Mendikbud. Menurutnya harus ada kebijakan yang tetap.

“Kabinet ganti, kebijakan juga berubah lagi, jadi harus ada tata pendidikan dibuat sekarang dengan matang,” kata dia.