Batam – Konten lokal menjadi andalan radio-radio yang mengudara di kawasan perbatasan, seperti Batam. Hal ini juga diatur dalam regulasi yang mewajibkan lembaga penyiaran menayangkan 10% konten lokal sebagai syarat siaran. 

Sri Suryanti, Station Manager Batam FM mengungkapkan pihaknya sudah lama mengandalkan konten lokal ini untuk meraih pembaca, khususnya warga Indonesia yang berada di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.

“Di Batam FM masih ada konten lokal yang berjalan sampai sekarang yaitu Gurindam di acara dendang Melayu. Bahkan kami sempat meminta kepada Habbit Budaya di Lembaga Adat Melayu untuk mengisi konten lokal tapi belum berjodoh,” kata perempuan yang akrab disapa Yanti ini dalam dalam diskusi bertajuk Efektivitas Undang-undang Penyiaran di Perbatasan, Rabu (30/10/2019).

Selain itu sebagai kontribusi turut menjaga kedaulatan NKRI, Batam Fm mengaku rutin mengumandangkan Pancasila setiap satu jam sekali. Tak sampai situ, dalam proses siaran, Batam FM juga menekankan kepada penyiar untuk menyebutkan alamat lengkap dengan nama kota dan negara. 

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara maju saat ini, menurutnya yang menjadi persoalan adalah pemancar siaran dari negeri sebrang yang bebas masuk ke Pulau Batam. 

Bahkan kualitas siaran media Singapura dan Malaysia lebih jernih dan lebih mudah dijangkau dibandingkan siaran media lokal sendiri.

Sri melanjutkan, yang menjadi kendala persaingan adalah biaya operasional terutama lsitrik yang harus digelontorkan setiap bulan jika frekuensi yang dijangkau semakin luas. 

“Kalau pemerintah serius mau mendukung lembaga penyiaran kita dan harus diperkuat bisa. Misal dengan subsidi listrik, karena misalnya Batam FM saja main di 4 kilo dan Zoo FM 1,5 Km biaya listrik sudah Rp 25 juta ke atas,” ungkapnya. 

Penyiar Batam FM ini mengungkapkan, di Batam saat ini, radio yang jaringannya bisa survive di jarak 4-5 km juga hanya hitungan jari. Diantaranya Radio Republik Indonesia, Hang FM, Batam FM, dan Hijrah FM. Selebihnya luas frekuensi hanya sekitar 1 km sampai 1,5 km.

Biaya operasional untuk memperluas jangkauan menjadi keluhan mereka, karena listrik yang diterapkan ke mereka adalah listrik industri. 

“Kalau memang serius pemerintah mau medukung industri penyiaran kita, seperti penyiaran di daerah perbatasan harus diperkuat, itu bisa mungkin dengan subsidi listrik,” pungkasnya. 

Selain itu, menurutnya permasalahan SDM juga menjadi kendala. Radio daerah masih menggunakan konsep lama, harus menyajikan penyiar bersuara power full karena tuntutan pendengar.