Jakarta - Soal pariwara atau iklan yang berbau politik, aplikasi Twitter, Facebook serta Google memiliki batasan masing-masing. Ketiganya menerapkan aturan baru terkait bidang ini.

Disebutkan bahwa dalam hal ini, Twitter dengan tegas menolak kehadiran pariwara berbau politik di platformnya.

Sementara untuk Facebook, mereka masih akan menerima iklan politik dengan catatan tertentu. Mark Zuckerberg, Chief Executive Officer (CEO) Facebook mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengecek benar atau tidaknya iklan itu, baik dari kandidat maupun kampanye politik.

Selain kedua aplikasi tadi, Google rupanya juga berencana membatasi iklan politik di berbagai platform miliknya, seperti YouTube dan Google Search.

Namun, cara Google mengimplementasikan sedikit berbeda. Melalui blog resminya, Google mengumumkan bahwa mereka tetap akan menerima iklan politik dan tetap membiarkan pengiklan bisa terus mentargetkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lokasi.

Akan tetapi Google tidak akan mengizinkan iklan kampanye politik yang secara khusus mentargetkan penggunaannya berdasarkan kecenderungan politiknya.

Ringkasnya, Google akan menolak iklan politik yang terang-terangan meminta masyarakat untuk memilih si pengiklan. Rencananya, kebijakan baru Google ini akan diimplementasikan pertama kalinya di Inggris.

"Kami menyadari bahwa dialog politik yang kuat adalah bagian penting dari demokrasi, dan tidak ada yang dapat menilai secara adil setiap klaim politik, tuntutan balik, dan sindiran," tulis Google dalam blognya, seperti dilansir dari CNBC, Jumat (22/11/2019).

Jalan tengah yang ditempuh Google terkait iklan politik cukup logis. Induk perusahaan Google, Alphabet, mendapatkan 84 persen pendapatannya dari iklan yang sebagian besar berasal dari "search ads". Angka ini terus meningkat dari platform video YouTube.

(*)