Batam - Kebudayaan merupakan jati diri bangsa yang merupakan pilar dasar dalam pembangunan di Indonesia. Tidak hanya itu, saat ini kebudayaan menjadi isu strategis karena kebudayaan adalah pondasi utama sebuah bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri Sirajudin Nur saat rapat koordinasi dan evaluasi bidang kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang digagas oleh Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau di Hotel Sahid Batam Centre, Batam, Kamis (14/11/2019) malam.

"Kami Komisi IV mengapresiasi atas diselenggarakannya rapat koordinasi ini dan dengan rapat ini kami berharap bisa menjadikan budaya sebagai dasar dalam pembangunan di Kepri," kata Sirajudin.

Sesuai dengan moto Provinsi Kepulauan Riau Bunda Tanah Melayu, menurutnya sudah menggambarkan bahwa di Kepulauan Riau menjadikan budaya sebagai pilar utama pembangunan. 

Untuk menjadikan hal tersebut lebih fokus maka Pemprov Kepri telah memisahkan antara Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan.

"Pengembangan kebudayaan di Kepri bukan hanya tanggung jawab dinas terkait melainkan tanggung jawab semua pihak termasuk juga pelaku budaya di Kepri oleh sebab itu kita pisahkan dinasnya agar lebih fokus dalam pengembangannya," ujarnya.

Ia juga berharap kedepan bisa dilakukan rapat koordinasi yang lebih besar lagi yang dihadiri oleh semua pegiat kebudayaan seperti budayawan, seniman dan lain-lain. 

"Jadi ke depan kita perlu libatkan semuanya, tidak hanya pemerintah yang mengikuti rapat namun semua pelaku budaya an stakeholder terkait," harap Sirajudin.

Budaya Melayu merupakan salah satu budaya yang harus menjadi prioritas negara dalam pembangunan. Karena menurutnya dari budaya Melayu merupakan asal muasal bahasa Indonesia yang saat ini menjadi bahasa nasional.

"Pemerintah tidak boleh melupakan hal ini, dari sini (budaya melayu) bahasa Indonesia itu ada. Maka seharusnya kita bangga akan hal itu dan pemerintah pun harus lebih memperhatikan pengembangan kebudayaan di Kepri ini," tambahnya.