Tanjungpinang - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto menanggapi dingin rencana DPRD Kepri yang akan mengusulkan hak interpelasi, atau hak bertanya terkait pelantikan pejabat yang diduga sarat kepentingan politik dan berbau nepotisme.

Menurut Isdianto hak interpelasi merupakan hak anggota dewan untuk menyatakan sikap dan pendapatnya. Tentunya dirinya tidak bisa menolak atau menentangnya.

"itu hak mereka, silahkan saja kalau mau mengajukan hak interpelasi," katanya di Tanjungpinang, Selasa (5/11/2019) kemarin.

Isdianto menyebut, bahwa apa yang telah dijalankannya terkait pelantikan pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemprov Kepri beberapa waktu lalu sudah sesuai aturan.

"Kan sudah ada persetujuan dari Kemendagri, dan tentunya atas sepengetahuan Ketua Baperjakat atau Sekda," ujarnya.

Ditegaskannya, dirinya tentunya memiliki alasan sendiri terkait kebijakan perombakan pejabat eselon tersebut.

Ia membantah bahwa perombakan pejabat tersebut sarat dengan kepentingan-kepentingan dan lainnya.

"Tidak ada kepentingan-kepentingan. Semua berjalan sesuai atuan dan juga atas dasar dari Baperjakat dalam hal ini Pak Sekda, " tegasnya.

Sebagai mana diketahui, DPRD Provinsi Kepri berencana menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Plt Gubernur Kepri, Isdianto.

Hak interpelasi yang akan digalang sejumlah anggota DPRD Kepri ini, berkaitan proses pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Kepri yang diduga sarat dengan kepentingan politik dan berbau nepotisme.