Nelayan Pongkar Karimun Bersikukuh Tolak Aktivitas Tambang Timah

Nelayan Pongkar Karimun Bersikukuh Tolak Aktivitas Tambang Timah

Aktivitas nelayan di Karimun. (Foto: ilustrasi)

Karimun - Sejumlah nelayan menolak rencana PT Timah Tbk untuk kegiatan pengerukan di perairan izin usaha pertambangan (IUP) DU 747 D Karimun, Kepulauan Riau.

Pengerukan rencananya dilakukan November 2019 ini di wilayah yang selama ini menjadi area tangkap ikan bagi nelayan.

Ketua nelayan Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Rohim  mengatakan, belum mengetahui rencana PT Timah Tbk memulai operasional di perairan IUP DU 747 D. "Belum tahu. Kita lihat lah nanti," kata Rohim saat dimintai komentarnya oleh wartawan.

Sebagai nelayan yang terkena dampak langsung, diakuinya sampai saat ini PT Timah Tbk belum pernah berbicara dengan mereka.

Perihal 22 KUB nelayan Kecamatan Tebing yang memberikan dukungan, Rohim meragukannya. "Itu NTKK, kami tidak berada di bawah mereka. Kalau kami ini asli nelayan," kata Rohim.

Meski yang menentang PT Timah Tbk menambang di perairan DU 747 D kalah banyak dibandingkan yang mendukung. Rohim dan rekan-rekannya tetap kukuh menolak.

"Kami meski hanya 7 kelompok, tapi bisa kita buktikan nanti, massa mana yang banyak turun jika kapal timah itu beroperasi," kata Rohim.

Rohim menyebut, persoalan DU 747 D Karimun bukan hanya urusan nelayan Desa Pongkar atau Kecamatan Tebing saja, melainkan sudah menjadi urusan nelayan se Kabupaten Karimun.

"Semua nelayan yang ada di Kabupaten Karimun ini bisa dikatakan nangkap ikannya di situ. Jadi, ini bukan urusan nelayan Desa Pongkar atau Kecamatan Tebing semata," ujarnya.

Koordinator Kelompok Nelayan Pulau Parit, Kecamatan Karimun, Sudiro menyebutkan bahwa mereka akan menduduki kapal isap produksi (KIP) timah yang beroperasi di wilayah DU 747 D Karimun.

"Jika mereka tetap menambang di DU 747 D, kami akan turun ke laut, naik ke kapal timah," katanya.

Sudiro mengatakan, untuk di Pulau Parit, sedikitnya ada 11 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan jumlah paling minimal 10 orang per kelompok.

Selama ini mereka kukuh menolak aktivitas penambangan di perairan DU 747 D Karimun dikarenakan zona tangkap ikan bagi nelayan.

Sudiro juga mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat penolakan ke PT Timah Tbk. Namun hingga kini, belum ada jawaban dari perusahaan tersebut.

"Berapa mereka mau kasih? Rp 200 ribu? Penghasilan kami saja per bulan bisa berjuta-juta," kata Sudiro mengenai kompensasi yang diberikan.

Diberikatakan sebelumnya, PT Timah Tbk dikabarkan akan memulai aktivitas penambangan di perairan DU 747 D Karimun awal November 2019. Sejumlah kapal isap produksi (KIP) akan dikerahkan ke perairan DU 747 D secara bertahap.

Namun, sejumlah nelayan melakukan penolakan karena wilayah tersebut merupakan zona tangkap ikan nelayan Kabupaten Karimun selama ini.

(aha)

(aha)