Bintan - Camat Teluk Sebong, Sry Heny Utami sebelumnya mengadu ke Komisi II DPRD Bintan terkait banyaknya lahan milik warganya yang tiba-tiba berubah status menjadi hutan lindung (HL). Bahkan area kantor camat pun masuk kawasan hutan lindung.

“Anggota DPRD Bintan Komisi II menyambangi kantor kami Selasa (15/10/2019) siang. Di situlah kami sampaikan segala keluhan warga terkait penetapan status hutan lindung tersebut,” ujar Sry, Rabu (16/10/2019).

Ia hanya bisa menampung segala keluh kesah warga. Lahan milik warga di beberapa desa diklaim oleh pemerintah pusat sebagai hutan lindung. Padahal sudah banyak lahan yang berstatus hak kepemilikan di sana.

Baca juga: Sim Salabim! Tiga Desa di Bintan Tiba-tiba Berstatus Hutan Lindung

“Kami sampaikan agar semua lahan yang sudah digarap masyarakat dapat dimiliki dengan status yang legal kembali,” jelasnya.

Memiliki kembali lahan yang berstatus jelas dan legal, kata Sry, akan membuat masyarakat akan kembali hidup tenang. Dengan begitu angka harapan hidup juga akan tinggi.

Seperti dulu, warga yang sudah lama menggarap bahkan tinggal turun-temurun telah banyak mengantongi dokumen kepemilikan lahan yang resmi.

“Seharusnya penetapan status lahan ini menjadi penilaian kementerian terkait, sebelum menetapkan kawasan hutan lindung,” katanya.

Baca juga: Pemkab Bintan Bangun Kantor Camat di Area Hutan Lindung?

Anggota Komisi II DPRD Bintan, Muttaqien Yasir mengatakan, pihaknya sudah menampung apa yang menjadi keluhan masyarakat dan pemerintah Kecamatan Teluksebong. Ia berjanji akan meneruskan ini ke Kementerian Kehutanan agar mengkaji kembali keputusan yang sudah diambil.

“Kewenangan di kabupaten soal hutan tidak ada, tapi kami akan teruskan ini ke kementerian, agar segera dapat diputuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan fakta di lapangan,” sebutnya.

(ary)