Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang dinilai tidak memiliki kepekaan menyikapi krisis bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di kota itu. 

Dalam unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjungpinang, belasan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengkritik kartu kendali penggunaan solar subsidi yang dikeluarkan Disperindag untuk bus pariwisata.

"Seharusnya pemerintah mengutamakan rakyat miskin yang membutuhkan solar, bukan untuk pengusaha," kata mahasiswa saat berorasi di depan Kantor Disperindag Tanjungpinang, Rabu (9/10/2019).

Mereka menolak kebijakan Wali Kota Tanjungpinang mengenai terbitnya kartu kendali BBM solar bersubsidi kepada pengusaha bus pariwisata.

"Kami meminta penegakan hukum untuk memeriksa kadis perdagangan dan perindustrian terkait dugaan bermain mata dengan pihak pengusaha," sebutnya.

Hingga saat unjuk rasa mahasiswa berlangsung dan dikawal pihak kepolisian.

(adi)