Batam - Kementerian Koordinator Perekonomian akan mengawasi setiap kebijakan yang diambil Kepala BP Batam Muhammad Rudi kedepan. Selain itu juga mewanti-wanti agar Rudi tidak menyeret kebijakan-kebijakan BP Batam ke ranah politik. 

"Kami akan awasi itu," kata Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso usai serah terima jabatan Rudi dengan Kepala BP Batam yang lama Edy Putra Irawady, Rabu (2/10/2019).

Bahkan Susi kembali menegaskan apabila terdapat kebijakan membawa politik termasuk partai politik ia tidak segan akan mencabut status Kepala BP Batam dari Muhammad Rudi. 

"Jika bawa-bawa politik akan kita 'cut'," kata Susi kepada Batamnews. 

Ia yakin hal itu tidak ada terjadi. Susi juga meminta masyarakat tidak khawatir dengan keadaan tersebut. Dewan Kawasan akan selalu mengawasi kebijakan Kepala BP Batam yang juga Walikota Batam tersebut. 

Ketika dikonfirmasi Muhammad Rudi menegaskan tidak akan membawa kebijakan keranah politik meskipun ia saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai Nasdem Kepulauan Riau (Kepri). 

Selain itu sebagai Wali Kota Batam tentu saja Rudi merupakan sosok politikus tulen. Apalagi ia berangkat dari partai politik dan menjabat sebagai wali kota yang merupakan jabatan politik.

Namun Susi berpendapat lain. "Tak ada ranah politik," katanya. 

Penetapan Rudi menjadi Kepala BP Batam sebelumnya sempat menuai penolakan dari berbagai kalangan. Terutama dari kalangan pengusaha yang tergabung di Kadin Batam dan Kadin Kepri.

Kekhawatiran pengusaha tersebut terjadi konflik kepentingan antara jabatan Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam serta latar belakang Rudi yang berasal dari politik.

Apalagi ia rangkap jabatan menjadi Walikota Batam yang sudah pasti jabatan politis. Tetapi penolak tersebut tidak menjadi pertimbangan pemerintah pusat tetap melantik Rudi menjadi ex officio BP Batam.

(tan)