Jakarta - Pelemahan ekonomi global telah membuat sejumlah negara besar jatuh ke lubang resesi. Ancaman ini juga berpotensi besar menyerang Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus mewaspadai bahaya resesi tersebut.

"Jadi kalau ada orang yang bilang Indonesia jauh dari ancaman resesi, jauh apanya? Coba cek. Suka tidak suka kita harus waspada (resesi)," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir di Jakarta, Senin (23/9/2019) lalu.

Simorangkir menjelaskan, beberapa negara maju telah lebih dulu terjerembab ke resesi. Itu seperti Turki, Argentina hingga Jerman yang saat ini juga memasuki risiko resesi.

"Jadi kita tidak boleh main-main. Makanya semua negara sudah antisipasi ini dengan pelonggaran kebijakan lewat bank sentralnya," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga sekaligus merespons ekonomi global guna mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. "Singapura saja growth mereka ini sudah negatif di kuartal I. Jadi kita harus merespon dengan kebijakan yang tepat," tegasnya.

Kondisi ini bersamaan dengan rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Lalu bagaimana nasib rencana tersebut?

Pemerintah Tetap Pindahkan Ibu Kota Meski Ada Ancama Resesi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro memastikan bawha pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan ibu kota baru meski ada ancaman resesi global.

Menurut Bambang, sektor infrastruktur dan properti justru dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di waktu perlambatan ekonomi dunia saat ini.

"Kebanyakan pengusaha justru (berinvestasi) di bidang properti itu dalam jangka waktu panjang dan kami ingin dorong pengembangan ibu kota baru bisa bangkitkan aktivitas economy counter-cyclical," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Menteri Bambang melanjutkan, pembangunan ibu kota baru nantinya akan membantu Indonesia dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

"Jadi berusaha perlambat economy slowdown Indonesia," tegas dia.

"Jadi teorinya dalam menghadapi resesi Pemerintah harus spending lebih tinggi, tax spending diturunkan, dan tingkat bunga relaksasi," lanjutnya.

Pemerintah Bahkan Siapkan Dana Rp2 Triliun untuk Pemindahan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp2 triliun untuk pengembangan ibu kota baru di tahun depan.

Salah satu langkah pasti, pemerintah akan mulai mengundang pihak swasta sebagai investor di tahun 2020.

"Mulai tahun depan sudah mulai undang swasta, sudah mulai lakukan bidding untuk swasta yang tertarik," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/9).

Proses open bidding akan dilakukan secara transparan dan terbuka (fair). Setelah itu, baru ditentukan proyek apa yang akan digarap oleh swasta.

"Kalau sebagai investor harus tahu dong mereka mau invest di mana, jadi yang pasti duluan adalah KPBU yang terkait dengan infrastruktur dasar," kata dia.

"Pointnya air bersih, kemudian listrik, itu yang duluan karena waktu pengerjaannya lama dan itu kebutuhan dasar dari sebuah kota. Kota itu baru bisa beroperasi kalau airnya ada listriknya ada," lanjutnya.

Tak hanya itu, lokasi ibu kota baru juga terancam kepungan asap pembakaran hutan.

Ibu Kota Baru Terancam Asap

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan potensi kebakaran di ibu kota baru minim, karena lahan di ibu kota baru bukan lahan gambut dan batubara.

Dia menjelaskan, risiko dari kebakaran di ibu kota baru secara kalkulasi sudah diperhitungkan, termasuk bagaimana tindakan mitigasi dari Pemerintah.

"Daerah tempat ibu kota baru sebenarnya tidak berpotensi kebakaran hutan karena bukan lahan gambut dan batubara. Kalaupun ada asap itu lebih di bawa angin dari tempat lain, sejauh ini resikonya bisa dimitigasi," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Supriadi Prawiradinata menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masalah kebakaran hutan di wilayah Kalimantan. Sebab Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru.

Dia mengatakan, meskipun secara umum Kalimantan lebih aman dari ancaman bencana alam seperti gempa, tapi harus diakui bahwa di pulau tersebut rawan terjadi kebakaran hutan.

"Memang bencana alam yang sering terjadi di Kalimantan adalah kebakaran hutan," kata dia di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Meskipun belum memberikan penjelasan terperinci terkait langkah-langkah penanganan, Rudi memastikan pemerintah akan bekerja ekstra keras dalam upaya menekan kebakaran hutan di Kalimantan. Apalagi Kalimantan akan menjadi lokasi ibu kota negara.

(*)