Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memastikan sosok yang memimpin ibu kota baru Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur bukan seorang gubernur. 

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri, Akmal Malik pun mengatakan wilayah ibu kota baru itu akan berbentuk wilayah administratif serta akan dipimpin oleh Aparat Sipil Negara (ASN) dan diawasi oleh Kemdagri. 

Hal itu, kata dia, yang menjadi perbedaan antara wilayah administratif dan wilayah otonom yang biasanya dipimpin oleh kepala daerah.

"Pemerintahnya kita sarankan administratif, tidak otonom. Kalau otonom dia punya kepala daerah, dia punya DPRD," kata Akmal di Kantor Kemdagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

"Biasanya (dipimpin) dari ASN, pasti bukan dipilih," imbuhnya.

Akmal mengungkapkan kekinian Kemdagri tengah mengkaji terkait pembentukan ibu kota baru sebagai wilayah administratif. Menurut Akmal, kajian tersebut nantinya akan dijadikan undang-undang menyangkut pemerintahan ibu kota baru.

"Tentang batas-batasnya, fungsi-fungsinya, tentang Infrastrukturnya, tentang tata kelolanya, banyak hal, tentang aparaturnya juga," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pertama, risiko bencana sangat minimal, terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Kedua, kondisi di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan kota-kota yang berkembang, terutama Balikpapan. Jokowi juga menjelaskan, negara menyiapkan 180 ribu hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

(*)