Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan pemindahan ibu kota membutuhkan proses yang panjang. Walaupun Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan lokasi ibu kota baru akan berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara namun hal tersebut akan dikaji DPR dan diputuskan bersama-sama.

"Jadi masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh sampai sampai dibahas lagi tentang RUUTR nya. Baru dibuat perencanaan yang fiks. Karena ini bagaimana pun baru diajukan ke DPR dulu. DPR dan pemerintah yang memutuskan bersama-sama," katanya di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Dia menjelaskan, perlu ada beberapa hal perlu dikaji mendalam. Dan perlu ada langkah-langkah perlu diperhatikan. Seperti sektor pemerintahan, ekonomi. Hal tersebut akan dikaji secara akademis. Sampai akhirnya terbentuk aturan.

"Namun karena prosedurnya panjang dan dalam waktu 4 tahun, terkecuali dipercepat. Tapi ini juga langkah-langkahnya harus sesuai aturan. Dan kita ingin ibu kota yang baik, tentu perencanaannya juga harus baik. Dan juga perlu di pertimbangan dengan hati-hati," ungkapnya.

Hingga saat ini pemerintah belum ada pembicaraan terkait aturan ibu kota baru. Kajian pun baru sampai ke DPR dan prosesnya pun masih panjang. Politikus Golkar itu pun belum mengetahui rencana aturan tersebut akan dikaji kembali.

"Tahun ini kan sudah sangat pendek karena DPR baru. Tak mungkin DPR sekarang kan, karena sisa sebulan lebih tugasnya. Jadi nanti dibahas nanti lebih dalam oleh DPR berikutnya," jelasnya.

"DPR juga itu belum terbentuk, itu mengatur komisinya, mengatur apanya itu, makan tempo juga itu. Deal-dealnya," tambah JK.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota baru. Jokowi mengatakan, lokasi ibu kota baru akan berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan kita intensifkan dalam 3 tahun. Dan lokasi ibu kota baru yang paling baru adalah di sebagian kabupaten, Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," jelas Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

(*)