Jakarta - Polri membeberkan target dalang menunggangi demonstrasi berujung kerusuhan di Papua. Polri menyatakan kerusuhan itu dirancang untuk agenda rapat komisi HAM PBB di Jenewa yang digelar pada 9 September 2019 kemudian sidang umum PBB di New York pada 23-24 September 2019.

"Agenda internasional menjadi perhatian dari kelompok tersebut. Mereka desain memunculkan isu-isu Papua, isu tentang HAM, isu kerusuhan, isu rasisme, itu diangkat kelompok tersebut meski dalam agenda tersebut tidak ada agenda tentang itu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019).

Menurut Dedi, dalang kerusuhan terus akan merancang berbagai cara hingga 1 Desember 2019. Diketahui, setiap tanggal 1 Desember diperingati sekelompok orang sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Dalang kerusuhan ini mendesain kerusuhan ini sampai 1 Desember. 1 Desember kamu tahu ada kegiatan apa, ya itu harus betul-betul diantisipasi secara maksimal," kata dia.

Dedi menegaskan akan mengungkap secara tuntas kerusuhan Papua dengan melibatkan stakeholder terkait, seperti Kementerian Luar Negeri.

"Tapi tidak terburu-buru proses penyidikan betul-betul dilakukan secara berhati-hati sesuai dengan fakta hukum," ucap dia.

Dedi menerangkan, secara umum situasi di Papua cukup kondusif. Namun demikian, Dedi mengatakan, personel di bawah Bantuan Kendali Operasi (BKO) masih akan berada di Papua dan Papua Barat hingga Desember mendatang.

Disebut Dedi hingga kini terdapat 13 Satuan Setingkat Kompi (SSK) di Papua Barat dan 30 SSK di Papua. Intinya TNI-Polri bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama ingin menjamin keamanan di Papua.

"Kami selalu berkoordinasi dengan masyarakat juga agar masyarakat tidak terprovokasi. Saya sampaikan tadi agenda settingnya cukup panjang. Tentunya sangat tergantung pada dinamika situasi di sana. Oke misalnya sudah aman. Oktober dia punya agenda setting, Desember dia punya agenda setting apakah itu tidak dimitigasi secara maksimal, karena desain mereka sudah pasti akan membuat kerusuhan, akan menarik isu HAM di sana," tandas Dedi.

Ditunggangi 3 Kelompok

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, aksi anarkis di Jayapura pada Kamis (29/8), sengaja diciptakan. Tujuannya agar kerusuhan ini dibawa dalam agenda rapat komisi HAM PBB di Jenewa yang rencananya digelar pada September 2019.

Tito menyebut aktor di balik aksi ini adalah kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), serta melibatkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

"Benny Wenda dan kelompoknya bermain dalam rusuh di Papua. Mereka sengaja mengejar konflik ini dalam rangka rapat komisi HAM di Jenewa. Nantinya, kelompok perusuh ini akan bersuara di Papua rusuh terjadi," jelas Tito di RS Bhayangkara Kota Jayapura, Kamis (5/9/2019), usai menjenguk polisi korban kerusuhan di Deiyai.

Tito melanjutkan, rusuh di Kota Jayapura didesain kelompok AMP. Menurutnya, ULMWP dan KNPB mengorbankan masyarakat banyak atas aksinya.

"Saya akan kejar mereka dan segera menegakkan hukum kepada kelompok yang dimaksud. Kami sudah kantongi nama-nama mereka. Hal ini akan terus terjadi jika tidak dilakukan langkah tegas. ULMWP dan KNPB bertanggungjawab atas insiden ini," tegas Tito.

Tito juga menyebutkan Benny Wenda berada di balik aksi rusuh Papua. Ini sengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Yakni memasukkan agenda pembahasan Papua dalam sidang Majelis Umum PBB yang akan diikuti oleh semua negara pada 23-24 September.

"Kami melihat ada beberapa negara yang sengaja didekati untuk mengangkat isu Papua. Supaya Papua terangkat, mereka (KNPB dan ULMWP) bikin rusuh di Papua," katanya.

Tak hanya itu saja, KNPB dan ULMWP juga sengaja memproduksi hoaks. Polri pun telah memantau jaringan cyber dari kelompok ini.

"Kami minta masyarakat tak terpengaruh isu hoaks yang sengaja diciptakan oleh kelompok ini. Kami semua ingin internet dibuka, tapi jika kelompok ini memainkan hoaks seperti ini, terpaksa kita akan slow down lagi demi keamanan nasional," jelasnya.

(*)