Batam - Puluhan Mahasiswa Kota Batam menggelar aksi solidaritas, Rabu (4/9/2019). Mereka mendukung Papua tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aksi berlangsung di halaman kantor DPRD Kota  Batam dan bundaran BP Batam.

Massa membawa puluhan bendera merah putih dan beberapa spanduk. "Sampai kapanpun Papua tetap NKRI, NKRI harga mati," tulisan di spanduk yang dibawa masa aksi itu.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ibrahim mengatakan aksi yang dilakukannya itu adalah aksi damai dan murni untuk mendukung Papua agar bisa kondusif dan aman. Pihaknya mendorong pemerintah dan aparat hukum untuk segera bertindak. "Kami mengimbau masyarakat Kota Batam untuk mendukung Papua tetap NKRI," ucapnya.

Aksi ini dikawal polisi dan Satpol-PP Kota Batam. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam mengapresiasi aksi ini. Apresiasi dan dukungan itu dengan pernyataan langsung di hadapan massa dan menandatangani petisi komitmen, yang menegaskan Papua tetap NKRI merah putih.

Ketua sementara DPRD Kota Batam, Putra Yustisi Respaty mengatakan, pihaknya atas nama anggota dan pimpinan DPRD Kota Batam mendukung penuh aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu.

"Saya sangat menyambut baik kedatang kawan-kawan mahasiswa ke sini, semoga keaman dan kesatuan NKRI tetap terjaga dan Papua aman dan kondusif" ujarnya.

Sementara itu Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ibrahim mengatakan adapun pernyataan sikapnya dia dalam aksi itu ada delapan point.

1. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk menjaga persatuan dan solidaritas umat dalam menciptakan suasana kondusif dan stabmtas di Kota Batam.

2. mendukung sepenuhnya upaya aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan mengamankan oknum oknum yang berusaha untuk terus melakukan provokasi antara elemen-elemen anak bangsa yang dapat menciptakam konflik horizontal.

3. Mengimbau kepada umat dan elemen bangsa untuk tidak mudah terpengaruh upaya provokatif dan senantiasa bersikap arif dalam menerima dan menyebarkan informasi kepada siapapun juga, terhindar dari upaya pembenturan antara elemen anak bangsa.

4. Mendukung Pemerintah pusat agar segera mengkonsolidasikan dan memberikan pernyataan tegas, agar tokoh tokoh yang ada di Papua Barat dan Papua, serta seluruh elemen anak bangsa sehingga kondisi Papua Barat dan Papua dapat segera terkendali dan senantiasa untuk kembali menciptakan suasana Persaudaraan yang harmonis di kalangan anak bangsa.

5. Menolak referendum Papua yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Keenam, mengecam upaya provokatif dan penyebar berita bohong atau hoaks yang mengadu domba sesama anak bangsa.

7. Mengajak semua pihak, mulai pemuda, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas umumnya untuk peduli terhadap saudara-saudara kita diPapua.

8. Mendorong Pemerintah dan aparat hukum untuk segera bertindak profesional dan proporsional terhadap oknum oknum provokator dengan adil dan konsisten sesuai perundang undangan hukum yang berlaku, terkhusus kepada oknum-oknum yang secara lantang menolak eksistensi dan kedaulatan NKRI.

(tan)