Batam - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Surya Makmur Nasution menyambut baik wacana Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly saat berkunjung ke Batam, Kepri, kemarin.

Kendati demikian, pria yang biasa disapa SMN ini juga mengingatkan, agar pemerintah pusat serius dan mengkaji secara komprehensif mengenai wacana tersebut terlebih dahulu. 

Menurut Surya, ada beberapa wacana yang dilempar pemerintah pusat yang saat ini belum terjawab seperti ex officio Kepala BP batam, kemudian soal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Free Trade Zone (FTZ).

"Pemerintah harus punya blueprint yang jelas terkait Batam. Tidak boleh membuat kebijakan yang membingungkan. Yang mana satu yang akan dikerjakan? Sebagai KEK, FTZ atau merubah struktur kelembagaannya?” ujarnya kepada batamnews.co.id, Kamis (25/7/2019).

Menurutnya, belum lama ini pemerintah begitu bersemangat ingin membuat kebijakan Walikota Batam sebagai Ex Officio di BP Batam. 

“Sebaiknya, dalam pengambilan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Batam, ada studi komprehensif yang melihat dari berbagai perspektif, seperti teknokratik, dan sosio kultural,” ucapnya.

Lanjut Surya, dalam pengembangan masa depan Batam semua pihak harus melepaskan kepentingan subyektifnya dengan mengedepankan kepentingan obyektifnya. Yaitu, kepentingan Batam untuk semua, untuk membangun perekonomian masyarakat. 

“Pemko Batam dan BP Batam haruslah menjadi energi yang sinergitas agar menjadi kekuatan utama dalam pengembabgan perekonomian masyarakat bersama dunia usaha,” kata Surya.

(ude)