Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan ada dua jenis rekonsiliasi, yakni pura-pura atau ethok-ethok dan yang sungguhan. Amien menolak rekonsiliasi pura-pura.

Amien Rais menyampaikan itu lewat video yang diunggah di akun Instagram @amienraisofficial, Rabu (24/7/2019). Amien awalnya menyatakan dia cenderung kuat sekali menganjurkan partai-partai yang sempat mengusung Prabowo Subianto pada pilpres lalu tetap menjadi oposisi.

"Jadi sekarang saya akan bicara, kalau ada rekonsiliasi yang dikejar-kejar, ada dua intinya, rekonsiliasi ethok-ethok dan rekonsiliasi beneran," kata Amien Rais.

Amien Rais menjelaskan soal rekonsiliasi ethok-ethok yang dimaksud. Menurutnya, rekonsiliasi ethok-ethok tidak memberi kesempatan munculnya kritik di tubuh pemerintah.

"Rekonsiliasi ethok-ethok itu kalau artinya hanyalah kooptasi. Jadi petahana menang, kemudian menawarkan beberapa kursi, lantas yang ditawari juga bergembira-ria mengatakan semua keputusan yang khusus presiden hak prerogatif presiden tidak ada yang bisa menggugat dan lain-lain, ya seperti sangat latah begitu," kata Amien Rais.

"Alangkah aibnya, alangkah malunya hanya dengan beberapa kursi kemudian tersandera tidak bisa lagi memberikan kritik dan lain-lain. Maka seperti ini hanya ethok-ethok, lupakan saja," imbuh Amien.

Amien Rais lalu menjelaskan maksud rekonsiliasi sungguhan. Menurutnya, untuk rekonsiliasi sungguhan, ada proses menyamakan persepsi di antara dua kubu yang sempat berseteru.

"Nah rekonsiliasi yang beneran sungguh-sungguh itu sebaiknya duduk antara tim Prabowo dengan tim Pak Jokowi karena Prabowo itu jelas dalam kampanyenya itu menggarisbawahi pentingnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, hankam harus kuat, kemudian setop mengalirnya sumber daya alam kita secara ugal-ugalan ke luar negeri, semua itu dipayungi dan juga berdasar Pasal 33 UUD 1945," ucap Amien Rais.

Amien lalu menyinggung pidato Jokowi beberapa waktu lalu. Dia mengkritik Jokowi karena menurutnya pidato itu tidak terkait dengan UUD 1945.

"Sementara saya kaget Presiden Jokowi berpidato di Sentul, 14 Juli, itu sama sekali nggak ada kaitan dengan UUD 1945, Pasal 33 dan lain-lain. Jadi saya kira ini sesuatu yang memang harus kita cermati. Saudara-saudaraku, jadi Pak Jokowi itu mencuatkan beberapa hal yang mengagetkan. Yang pertama, beliau akan terus membangun infrastruktur besar-besaran yang menjangkau persawahan, pariwisata, dan lain-lain itu. Dan dari mana uangnya? Tentu dari utang ke China, itu pasti. Kemudian juga akan ada investasi besar-besaran. Dari mana lagi? Tentu juga dari China," ucap Amien Rais.

"Jadi ini kontras sekali yang sedang dibangun kemarin dan akan dilanjutkan itu jelas sekali bukan ekonomi pasal 33 seperti kita ketahui. Jadi ini harus ada pertemuan dulu supaya kemudian ada perspektif ya. Kalau sudah setuju, baru bicara tentang rekonsiliasi. Itu yang saya namakan sungguhan, bukan rekonsiliasi yang ethok-ethok atau pura-pura," imbuhnya.

Selain itu, Amien Rais kembali menyinggung soal angka '55-45' yang disampaikannya ketika bicara mengenai syarat rekonsiliasi pada Sabtu (20/7) dan menjadi kontroversi. Amien menjelaskan, '55-45' merupakan hasil perhitungan KPU. Sebagaimana diketahui, Jokowi-Ma'ruf Amin memenangi Pilpres 2019 dengan persentase suara 55,50 persen, sedangkan Prabowo-Sandi mendapat 44,50 persen.

"Nah kalau itu sudah baru kita bicara tentang sharing, bukan hanya power sharing tapi responsibility sharing, tanggung jawabnya itu. Kalau memang 55:45 kita taati ya sudahlah itu betul perhitungan KPU Bawaslu dan MK, ya sudah. Tapi tentu ini harus dengan sungguh-sungguh," ucap Amien Rais.

Amien menyebut rekonsiliasi harus menyamakan persepsi antara dua kubu yang sempat bertarung di Pilpres 2019, setelah itu baru bisa membahas soal 'sharing'. Dia menegaskan sharing atau berbagi yang dimaksudnya bukan hanya soal berbagi kekuasaan.

"Kalau tidak begitu, misalnya betul-betul rekonsiliasi hanya untuk berpura-pura, apa gunanya. Lebih baik oposisi saja ya saudara-saudaraku. Titik. Lebih gagah, berwibawa, mulia, dan rakyat akan memahami," tegas Amien Rais.

(*)