Bintan - Pembangunan estuari Dam Busung yang direncanakan dibangun Satker BWS Sumatera IV melalui APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp 1,3 triliun belum juga disosialisasikan.

Kepala Desa Kuala Sempang, Mohammad Hatta mengatakan hingga saat ini dia belum mendapatkan kabar yang jelas dan pasti terkait pembangunan dam tersebut.

"Banyak warga yang bertanya sama kami soal dam itu. Kami sendiri tak tau juga tentang hal itu karena belum ada infonya yang pasti," ujarnya, kemarin.

Jika Estuari Dam Busung direalisasikan maka akan berdampak sangat besar bagi beberapa wilayah. Khususnya di desa yang dipimpinnya. Diperkirakannya akan ada dua perkampungan tenggelam yaitu Kampung Lepan dan Tanjungarang.

Sebab air yang akan tertampung dalam waduk itu akan meratakan lahan seluas 2500 hektare (Ha). Kemudian 6 wilayah baik kelurahan dan desa yang berada di Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL) juga akan terkena dampak pembangunanannya.

"Kampung Lepan dan Tanjungarang di desa kami bakal ditenggelamkan. Jadi mau dikemanakan masyarakat kami terus aset-aset, dan pembangunan yang akan kami laksanakan melalui APBDes mau diapakan," jelasnya.

Kepala Desa Busung, Rusli mengatakan meskipun mega proyek tersebut akan berdampak pada lingkungan desanya namun dia tak dapat menjelaskan apapun. Sebab dalam rencana pembangunan itu dia juga tidak pernah dilibatkan.

"Proyek itukan dari pusat jadi kan hanya rapat di atas. Sedangkan kami yang di bawah tidak ada dapat informasi yang jelas. 2016 lalu sempat disosialisasikan tapi awal saja sampai sekarang tidak jelas kelanjutannya," sebutnya.

Apabila dam itu direalisasikan, pihak pengembang ataupun perencana proyek itu harus memperhatikan nasib warga-warga yang ada di sana.  "Berikan mereka ganti rugi yang layak dan tempat tinggal yang layak untuk mencari nafkah," pintanya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bappelitbang) Bintan, Luki Zaiman Prawira mengaku belum mengetahui secara pasti tentang pembangunan estuari Dam Busung itu. Bahkan dari pihak Pemprov Kepri juga belum ada koordinasi.

Jika proyek itu memang benar ada, harus melibatkan lintas sektoral. Sebab dam itu berguna untuk memenuhi kebutuhan air baku di Bintan, Tanjungpinang dan Batam.

"Persisnya kami tidak tau. Apalagi soal ganti rugi lahan, kami belum dapat informasinya. Sebaiknya Pemprov Kepri juga bisa membantu apabila proyek itu ada," katanya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Bintan, Umar Ali Rangkuti mengatakan, proyek seharga triliunan rupiah itu belum ada disosialisasikan secara matang. Mulai dari tingkat masyarakat, desa hingga lembaga legislatif.

"Hingga saat ini dari legislatif belum ada koordinasi. Tapi kalau koordinasi dengan eksekutif kami belum tahu. Sebaiknya BWS sosialisasikan proyek besar ini ke seluruh pihak," ucapnya.

Jika rencana proyek dam ini bertujuan memberikan dampak positif untuk masyarakat. Maka proses pembangunannya juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat juga.

Mulai dari mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat, mengganti fasilitas yang telah dibangun dan mencarikan solusi untuk pihak pemerintah desa yang terimbas dengan pembangunan dam tersebut.

"Pastinya dam ini akan menggunakan dan berdampak pada lahan warga. Jadi kalau lahan warga mau dibebaskan harus diganti untung bukan rugi. Sebab dam ini akan menjadi penyalur air terbesar di 3 kabupaten/kota, pastinya akan memberikan untung yang besar," sebutnya.

(ary)