Bintan - Pemkab Bintan akan menerapkan tata kelola keuangan berbasis elektronik melalui Aplikasi SIMDA Integrated yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Aplikasi SIMDA Integrated merupakan bagian dari integritas finansial manajemen sistem. Fungsinya untuk mengintegrasikan antara proses perencanaan dengan penganggaran yang dijalankan pemerintahan.

Demi mewujudkan sistem itu, Pemkab Bintan menjalin kerjasama dengan BPKP Kepri. Keduanya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Bupati Bintan, Selasa (9/7/2019) lalu.

Pihak yang menandatangani PKS itu adalah Kepala Perwakilan BPKP Kepri Indra Khaira Jaya, Bupati Bintan Apri Sujadi, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, Sekda Bintan Adi Prihantara serta seluruh anggota DPRD dan OPD Bintan. 

Indra Khaira Jaya mengatakan BPKP Kepri akan membantu Pemkab Bintan dalam mengatasi permasalahan perencanaan pembangunan melalui sebuah sistem aplikasi. 

"BPKP akan selalu siap membantu," ujarnya, kemarin.

Sebagaimana diatur Perpres Nomor 192 Tahun 2014. Setiap daerah harus mewujudkan dan mengoptimalkan keuangan daerah terkait penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat melalui perbaikan tata kelola keuangan daerah. 

"Jadi melalui aplikasi ini kita bantu. Aplikasi ini merupakan database terintegrasi yaitu data perencanaan dapat digunakan untuk sistem keuangan, anggaran, monev dan SAKIP," katanya.

Sementara itu, Apri Sujadi mengaku ingin mewujudkan manajemen pemerintahan serta tata kelola keuangan yang baik dan bersih dari korupsi. 

"Pengelolaan keuangan melalui pendampingan tata kelola keuangan sangat dibutuhkan. Maka kami kerjasama dengan BPKP Kepri, sehingga Pemkab Bintan clean and good governance," sebutnya.

Apri selalu berkomitmen untuk mewujudkan wilayah yang digenggamnya ini baik dan bersih. Bahkan dia terus melakukan pembaharuan dan pemutakhiran pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Mulai dari aspek tata kelola, layanan, kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

"Semua ini kami lakukan dalam rangka menjawab tuntutan masyakat untuk memberikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan masyarakat yang lebih optimal," ucapnya. 

(ary)