Penonaktifan Gubernur Nurdin Basirun Tunggu Putusan Hukum

Penonaktifan Gubernur Nurdin Basirun Tunggu Putusan Hukum

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: Johannes Saragih/batamnews)

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan roda Pemerintahan Kepulauan Riau tetap berjalan pasca-ditetapkannya Gubernur Nurdin Basirun sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. 

Tjahjo mengatakan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau tetap harus berjalan. Kasus yang menimpa Nurdin tidak boleh mengganggu rencana pembangunan di provinsi tersebut.

"Persiapan-persiapan sebagaimana diperintahkan Bapak Presiden mengenai percepatan pengembangan terintegrasinya otorita Batam juga harus tetap berjalan, karena Kepri itu daerah tujuan wisata, daerah investasi, semua harus dipercepat sesuai mekanisme dan aturan," kata Tjahjo usai menghadiri pembukaan acara Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (12/07/2019).

Baca: Mendagri Tunjuk Isdianto Jabat Plt Gubernur Kepri

Tjahjo mengaku sedih atas tertangkapnya Bupati Kepulauan Riau dan mengaku akan segera memanggil Wakil Gubernur Kepri agar pemerintahan tak terganggu.

"Ya tentu saya sedih. Tadi arahan Bapak Wapres juga sudah ada, hari ini saya panggil Wagubnya supaya jangan sampai Pemerintahan terganggu, proses hukum silahkan berproses, tapi tata kelola pemerintahan akan jalan terus," ungkapnya.

Sementara itu, status pe-non aktifan Gubernur Kepri, Nurdin akan menunggu status hukum yang tetap (inkracht).

"Ya belum (belum non-aktif), ini kan menunggu inkracht dulu," tutup Tjahjo.

(*)