Tanjungpinang - Pemprov Kepri berharap Pulau Dompak akan menjadi pusat pemerintahan di Kepri. Hibah tanah diberikan kepada sejumlah instansi vertikal, agar dapat membangun kantor di Pulau Dompak. Namun tanah hibah yang tidak segera dibangun, dapat ditarik kembali.

“Setelah kita punya sertifikat, kita lepaskan. Ada yang sudah selesai itu KPU (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri), BPN (Badan Pertanahan Provinsi Kepri) dan Kemenhan (Kementerian Pertahanan),” ujar Sekda Kepri, H.T.S. Arif Fadillah, M.Si, Kamis (27/6/2019).

Pemprov Kepri berharap dengan dihibahkannya tanah kepada instansi-instansi tersebut, cita-cita Pulau Dompak menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kepri akan terwujud. Hal tersebut sesuai dengan rencana induk Pulau Dompak.

Namun hibah tanah tersebut dilengkapi dengan beberapa hal. Termasuk kantor yang dibangun di Pulau Dompak, minimal harus tiga lantai. “Supaya tampak megah pusat pemerintahan,” Sekda menjelaskan. Lalu juga ada komitmen agar tanah tersebut harus segera dibangun.

“Dua atau empat tahun saya lupa. Tapi kalau tidak segera dibangun, bisa ditarik balik,” tambah Sekda. Diharapkan pula dengan dihibahkannya tanah untuk kantor, instansi vertikal yang tadinya berkantor diluar dapat bergabung di Pulau Dompak.

“Kita harapkan begitu. Seperti Kanwil Pajak Kepri kan baru, berkantor di Batam. Saya sudah bertemu Pak Kanwil. Pak Gubernur berharap berkantor di Dompak. Mungkin mereka diskusi dulu. Sebetulnya kita berharap instansi vertikal bergabung disini, kita siapkan lahannya,” ujar Sekda.

(*)