Karut Marut PPDB SD dan SMP, Disdik Batam Buka Pendaftaran Gelombang Dua

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Batam - Pemberlakuan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai polemik di Batam, khususnya untuk penerimaan siswa SD dan SMP.

Pemko Batam masih sibuk mencari solusi atas polemik ini. Sejumlah langkah diambil untuk menuntaskan persoalan seperti mengalihkan siswa yang tidak tertampung di satu sekolah, ke sekolah yang masih kekurangan kuota pendaftaran siswa dan menambah rombongan belajar (rombel). 

"Setelah kemarin penerimaan dan telah selesai zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, kita tetap harus ada opsi untuk menyelesaikan. Maka kami membuka gelombang berikutnya kita buka lagi," kata Amsakah Achmad, Wakil Wali Kota Batam, Senin (17/6/2019). 

Pembukaan pendaftaran gelombang kedua ini, tentunya dengan tetap memperhatikan kapasitas atau daya tampung sekolah maksimal sekolah.

"Dinas Pendidikan telah ditugaskan oleh pak wali kota untuk turun memanggil sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk memaparkan daya tampung optimal sekolah. Jika itu masih juga tidak terakomodir, tentu saja kita harus dorong ke swasta misalnya," ujarnya. 

Menurut Amsakar, persoalan PPDB dan tambahan rombel, saat ini merupakan persoalan yang kompleks bagi pemerintah. 

"Dalam satu kalimat, ada persoalan kompleks yang harus pelan-pelan kita urai. Sebenarnya ini kompleksitas persoalannya luar biasa tidak sederhana. Menambah siswa berarti menambah guru, menambah anggaran, menambah jam kerja. Menambah sekolah pun akan diikuti penambahan guru. Tapi kita berpikir tahap pertama itu, memang tahap mengatur dan mengoptimalkan di sekolahan," paparnya. 

Setiap tahunnya, Pemko Batam menurut Amsakar selalu menambah jumlah sekolah negeri di Kota Batam. Hanya saja, hingga PPDB zonasi ini diterapkan, hal tersebut masih belum maksimal

"Dari tahun ke tahun kita juga selalu menambah sekolah, dan tahun ini juga ada, ada beberapa SMP yang kita bangun tapi tidak juga efektif. Kami harapkan orang tua siswa yang mampu, cobalah melirik ke sekolah swasta yang unggul," jelasnya.

Walaupun begitu, persoalan PPDB ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kita Batam. "Tapi kami juga ingin menggarisbawahi bahwa kebijakan dan kewenangan atau urusan wajib pendidikan dasar adalah urusan kami, jadi kami sangat serius mencari jalan menyelesaikan permasalahan ini," tuturnya. 

Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam Sudirman Dianto mengatakan, adanya tambahan rombongan belajar sesuai kapasitas maksimal sekolah tidak akan menurunkan mutu pendidikan. Dia meyakini keputusan yang diambil Pemko Batam tentu ada alternatif solusinya. 

"Dengan tambah rombel, pasti tambah tenaga pengajar. Soal lokal, yang paling tahu nanti sekolah, ada atau tidak," ucapnya.

Walau menyepakati kebijakan tambah rombel, Sudirman mengaku Dewan Pendidikan telah lama mendorong agar siswa tidak tertampung di sekolah negeri bisa beralih ke sekolah swasta. 

"Yang didorong ke sekolah swasta ke depan kami harapkan dapat juga disubsidi pemerintah SPP-nya. Kami sudah sampaikan soal ini ke Disdik, mereka mau buat kajiannya," katanya.
 
Ia pun berharap, sebagai sekolah pilihan, swasta agar tidak memberikan SPP terlalu mahal, untuk menarik minat siswa dan orang tua memilih sekolah tersebut.

"Mohon swasta SPP jangan terlalu tinggi dan kualitas diutamakan sehingga mereka dilirik," pungkasnya.

(das)