Jakarta - Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) menyindir soal rezim korup saat mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai pernyataan tersebut tak layak diucapkan.

"Saya kira nggak layak bicara rezim korupsi, mahkamah kalkulator, dan lain-lain. Gaya-gaya dengan narasi menyerang mulai dilakukan, seperti yang bersangkutan orang bersih saja," ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Irma Suryani Chaniago ketika dihubungi Sabtu (25/5) malam.

Irma mengatakan mestinya BW menyiapkan data untuk buktikan tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi-Ma'ruf. Lantaran narasi negatif seperti itu justru dapat menggiring opini publik tentang MK.

"Yang dibutuhkan MK itu bukti berupa dokumen. Gaya BW dengan narasi menyerang MK itu mirip intimidasi dan penggiringan opini publik tentang MK," katanya.

"Saya yakin MK tetap akan tegar, independensi dan kuat meski di intimidasi dengan narasi-narasi picisan BW," lanjut Irma.

Irma meminta agar tim Prabowo-Sandi juga bisa menunjukkan bukti nyata dalam persidangan, bukan hanya soal isu politik belaka.

"Satu lagi! Ketika mereka bawa isu politik dan bukan fakta, data dan bukti, maka rakyat akan tahu bahwa mereka memang tidak punya bukti, sebagaimana laporan-laporan mereka ke bawaslu yang cuma bawa kliping-kliping berita," ujarnya

Sebelumnya diketahui, BW berharap MK tidak menjadi bagian dari rezim korup. BW bersama tim hukum Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres karena dinilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif.

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

(*)