Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai makhluk politik ciptaan calon presiden petahana, Jokowi.

Bahkan, ia mengklaim sudah mendapatkan informasi dari ahli IT, bahwa sistem KPU sekarang sudah dikendalikan oleh 'siluman'. 

'Siluman' tersebut katanya, sudah membuat KPU kesulitan untuk mengendalikan data penghitungan Pemilu 2019.

"Ada siluman yang lebih tinggi dari kodok dan kecebong yang ingin menguasai semuanya," katanya dilansir CNN Indonesia, Sabtu (4/5/2019).

Tapi, Amien sayangnya tidak mau menjelaskan dari ahli IT mana ia mendapat informasi tersebut. Ia juga tak mau menyebut secara rinci siapa 'siluman' lebih tinggi dari kodok dan cebong yang dimaksudnya tersebut.

Ia hanya mengatakan keberadaan 'siluman' tersebut semakin membuat kecurangan Pemilu 2019 kelihatan nyata. 'Siluman' tersebut membuat penghitungan suara Pemilu penuh kecurangan.

Amien yakin kecurangan tersebut ke depan akan terbuka. Saat ini, sejumlah ahli IT telah memiliki bukti yang tidak terbantahkan atas kecurangan tersebut.

"Pasti begitu dibuka rakyat akan terkejut terhadap betapa bobrok, betapa curang, betapa palsu, betapa jahat, betapa zolim KPU dan yang di atas-atas KPU," tuturnya.

Lebih lanjut, Amien menyebut berdasarkan intuisinya telah terjadi kejahatan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Karenanya, ia yakin kalau kecurangan itu masih dibiarkan, gerakan people power yang selama ini digelorakannya akan terjadi.

"People power itu muncul tidak memerlukan setitik darah, tidak usah, apalagi lecet, tidak mungkin, people power sesuatu langkah kontitusional, dijamin demokrasi, dijamin konstitusi," ucap Amien.

Sebelumnya, KPU selalu membantah bahwa mereka akan memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amien. Mereka membantah tudingan bahwa server KPU dirancang untuk memenangkan Jokowi dengan perolehan suara 57 persen. 

Atas tudingan itu, Ketua KPU Arief Budiman beberapa waktu lalu melaporkan penyebar berita bohong soal server KPU tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. 

(*)