BATAMNEWS.CO.ID, Beijing - Pemerintah Tiongkok mengeluarkan larangan yang dikhawatirkan memicu kekerasan yaitu melarang warga muslim Uighur di Xinjiang berpuasa. Larangan ini terutama bagi anggota partai, pegawai negeri, siswa, mahasiswa, serta para guru.

"Tiongkok meningkatkan pengawasan dan larangan begitu mendekati Ramadhan. Keyakinan penduduk Uighur dipolitisasi,’’ ujar juru bicara kelompok Kongres Uighur Dunia (WUC) Dilxat Raxit.

Dia menegaskan, tindakan pemerintah Tiongkok itu bertujuan mengontrol agama yang dianut warganya. Padahal, tindakan tersebut dapat berakibat fatal. Sebab, penduduk Uighur bisa jadi melawan aturan-aturan itu dengan sengit.  

Beberapa tahun belakangan, setiap Ramadhan datang, pemerintah Tiongkok memang memperketat aturan puasa di wilayah Xinjiang. Namun, tahun ini aturan itu jauh lebih ketat.

"Mereka meminta jaminan dari para orangtua yang menjanjikan bahwa anak-anak mereka tidak akan berpuasa selama Ramadhan," ujarnya saat diwawancarai Radio Free Asia.

Berdasar website milik pemerintah, petugas keamanan pangan Tiongkok meminta restoran-restoran yang menyajikan makanan halal di Jinghe County untuk tetap buka sepanjang siang selama bulan puasa. Restoran yang menuruti perintah akan menerima imbalan. Mereka tidak bakal diinspeksi terlalu sering oleh petugas keamanan pangan.

Media milik pemerintah juga melaporkan, para pegawai muslim di Maralbexi County diminta untuk mengucapkan secara verbal maupun tertulis. Yakni, mereka tidak memiliki keyakinan agama, tidak akan menghadiri kegiatan yang bernuansa religi, dan tidak berpuasa selama Ramadhan.

Bukan hanya itu, toko-toko dan restoran milik penduduk muslim juga diharuskan menjual rokok dan alkohol. Jika mereka menolak, tempat usahanya akan ditutup.

(ind/jpnn)