Sulsel - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 12, Kelurahan Empong, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulsel, Baharuddin Effendi, (31), dianiaya oleh sekelompok orang, Jumat, (19/4/2019) pukul 14.30 wita.  Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian muka, mata dan kepala. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Jeneponto.

Kapolres Jeneponto, AKBP Hery Susanto yang dikonfirmasi, Sabtu (20/4), menjelaskan, korban alami penganiayaan ringan jadi tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Saat ini yang bersangkutan masih istirahat di kediamannya. Adapun beberapa orang saksi maupun orang yang diduga pelaku penganiayaan telah diambil keterangannya.

Kata Hery, pemicu terjadinya penganiayaan itu diduga karena tindakan pembetulan data C1 plano yang dilakukan di TPS 12 itu. Data sebelumnya dihapus dengan menggunakan tipe-X.

"Antara korban dan pelaku, sebelumnya tidak ada konflik. Penganiayaan itu diduga hanya karena tanda hapus tipe-X karena KPPS melakukan pembetulan. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak dikenal menghampirinya saat berada di kantor kelurahan dan langsung dipukuli," kata Hery.

Ditambahkan, diduga sekelompok orang yang menganiaya tersebut dikoordinir oleh Kepala Desa Tanjongan, Raja Muda Daeng Sewang karena para pelaku naik ke mobil kepala desa itu usai menganiaya korban.

Diketahui, istri sang kepala desa ini bernama Rosnia adalah salah satu caleg dari Partai Gerindra.

Diduga, penganiayaan tersebut terjadi ada kaitannya dengan data perolehan suara caleg, istri dari kepala desa ini. Kemungkinan caleg ini merasa dirugikan akibat tindakan pembetulan data C1 plano itu.

Komisiner KPU Jeneponto divisi teknis, Ekawaty Dewi yang dikonfirmasi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum tahu pasti kronologi kejadian penganaiayaan itu, apa yang pemicunya karena pihaknya belum bertemu langsung baik dengan korban maupun pelaku. Adapun petugas PPS lainnya di TPS itu belum bisa jga diambil waktunya untuk diminta klarifikasi karena semuanya masih sibuk mempersiapkan salinan dari kegiatan penghitungan.

"Iya kami telah berkoordinasi dengan KPU Sulsel mengenai kejadian ini. Kami diminta mencari tahu duduk persoalannya Benarkah pemicu tindakan penganiayaan itu karena adanya tindakan pembetulan data di lembar C1 plano dengan menggunakan tipe-X itu atau bukan. Kalau benar ada pembetulan itu, maka kita tegaskan hal itu tidak dibenarkan. Sedianya jika ada kekeliruan penulisan, harus digaris datar dua, lalu ditulis yang benar dan diparaf, bukan dengan cara ditipe-X," kata Ekawaty Dewi.

(*)